Warga Desa Watugede, Kecamatan Kemusu, Boyolali, mengendarai sepeda motor menuju Kantor Kecamatan Kemusu untuk menuntut penghitungan ulang hasil pilkades), Jumat (12/7/2019). (Istimewa/Ifan)

Solopos.com, BOYOLALI -- Warga Desa Watugede, Kecamatan Kemusu, Boyolali, pada Jumat (12/7/2019) mendatangi Balai Desa setempat. Mereka menuntut penghitungan ulang cetakan hasil pemungutan suara https://soloraya.solopos.com/read/20190704/492/1003007/bukan-hanya-karena-selisih-4-suara-ini-pemicu-sengketa-di-pilkades-karanggeneng-boyolali" title="Bukan Hanya Karena Selisih 4 Suara, Ini Pemicu Sengketa di Pilkades Karanggeneng Boyolali">pemilihan kepala desa (pilkades), Sabtu (29/6/2019) lalu.

Informasi yang diperoleh Solopos.com, ada sekitar 150 orang yang mengikuti aksi tersebut. Mereka mengatasnamakan warga dan tidak mewakili salah satu calon kepala desa (cakades).

Sebagai informasi, https://soloraya.solopos.com/read/20190702/492/1002702/cakades-2-desa-di-boyolali-tuntut-pilkades-ulang-ini-penyebabnya" title="Cakades 2 Desa di Boyolali Tuntut Pilkades Ulang, Ini Penyebabnya">Pilkades Watugede diikuti empat cakades. Masing-masing Sriyanto yang merupakan petahana, Hari Purnomo, Siswanto, dan Eko Widodo.

Sriyanto unggul dengan peolehan 675 suara, disusul Hari Purnomo yang memperoleh 639 suara atau terpaut 36 suara dengan Sriyanto. Sedangkan Siswanto dan Eko Widodo masing-masing memperoleh 287 suara dan 168 suara.

Warga menilai proses pemungutan suara pilkades dengan metode e-voting tersebut penuh kejanggalan sehingga dikhawatirkan membuahkan hasil yang tidak semestinya.

Kejanggalan itu di antaranya undangan dari panitia https://soloraya.solopos.com/read/20190630/492/1002238/sejumlah-petahana-menangi-pilkades-boyolali-meski-kena-masalah-hukum" title="Sejumlah Petahana Menangi Pilkades Boyolali Meski Kena Masalah Hukum">pilkades tidak dibagikan merata kepada warga meskipun nama mereka ada di daftar pemilih tetap (DPT) khususnya wilayah dengan basis massa pendukung cakades tertentu.

Salah satu peserta aksi, Ifan, mengatakan pendistribusian undangan yang tidak merata ini disengaja agar warga setempat tidak dapat memberikan suara.

“Panitia tahu daerah-daerah basis pendukung cakades tertentu. Di situ undangan tidak diberikan semuanya,” ujarnya kepada Solopos.com seusai aksi.

Selain itu, ada indikasi warga luar daerah yang ikut memberikan suara di Pilkades Watugede. “Ada warga yang sejak kecil di Gunungkidul [DIY] tetapi bisa memilih. Ada juga orang yang sudah meninggal dunia tapi muncul di DPT. Kami khawatir ini disalahgunakan.”

Oleh sebab itu, lanjut Ifan, warga menuntut agar panitia menghitung ulang cetakan hasil pemungutan suara. Selain itu, mereka meminta panitia membuka daftar hadir untuk mencocokkan DPT dengan data pemilih yang hadir.

Di balai desa hari itu warga tidak dapat menemui panitia atau siapa pun karena tidak ada orang di sana. Akhirnya, mereka melanjutkan aksi di halaman kantor Kecamatan Kemusu.

Sementara itu, salah satu cakades, Hari Purnomo, mengaku tidak tahu-menahu mengenai aksi tersebut. “Saya tidak tahu rencana aksi itu. Tahu-tahu dikabari pada ke balai desa, tapi katanya karena enggak ada siapa-siapa, mereka katanya lanjut ke kecamatan. Sepengetahuan saya, mereka bukan pendukung cakades tertentu. Mereka ya warga Watugede,” ujarnya.

Namun demikian, secara pribadi dia juga menilai proses pilkades di desanya penuh kejanggalan. “Antara lain, panitianya tidak netral, undangan juga tidak merata. Ada keponakan saya tidak bisa milih karena tidak punya undangan,” lanjutnya.

Hari tidak menampik dia juga ingin ada penghitungan ulang cetakan hasil pemungutan suara. “Saya tidak akan mempermasalahkan hasilnya. Tapi saya ingin prosesnya benar-benar dilakukan secara transparan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto, mengatakan sudah menerima informasi perihal aksi dan tuntutan warga Watugede tersebut. Dia menilai proses pilkades sudah selesai dan jika ada pihak yang tidak puas bisa melakukan upaya hukum setelah penetapan hasil pilkades nanti.

“Yang jelas semuanya sudah berjalan dan kalau ada yang tidak puas ya silakan menempuh upaya hukum,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Boyolali.

Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten