Solopos.com, KLATEN – Sejumlah warga di Klaten mengaku resah setelah mendengar rencana pembangunan Tol Solo-Jogja dalam beberapa waktu terakhir. Pembangunan tol dikhawatirkan mematikan mata pencaharian, menutup jalan desa, menimbulkan kebisingan, hingga membuat warga terusir dari tanah leluhur.
Hal itu diungkapkan perwakilan masyarakat terdampak Tol Solo-Jogja saat berlangsung Konsultasi Publik (Pertemuan Konsultasi Masarakat/PKM) dalam rangka Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo di Hotel Tjokro Klaten, Rabu (5/2/2020).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Tol Solo-Jogja Dibangun Mulai Agustus 2020, Klaten Kena 28 Km
Acara tersebut dihadiri perwakilan pelaksana proyek Tol Solo-Jogja dari PT Adhi Karya, Amin; Konsultan Amdal Tol Solo-Jogja, Didin Sukma Rahmat; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Klaten, Srihadi; dan masing-masing kepala desa (kades), camat, serta perwakilan tokoh masyarakat yang terdampak Tol Solo-Jogja di Klaten.
Sebanyak 50 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Klaten yang terdampak pembangunan Tol Solo-Jogja.
“Informasi terkait jalan tol Solo-Jogja ini masih simpang siur. Ini yang membuat masyarakat resah. Misal di Gergunung [Klaten Utara], apakah kena jalan tol atau gerbang tol. Di sini kami juga minta jadwal [tahap perencanan hingga pembangunan]. Kapan dilakukan penjelasan desa-desa, kapan pelaksanaan pembangunan,” terang perwakilan Lembaga Pembedayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Gergunung, Supartono, di sela-sela kegiatan berlangsung.
Tragis! Bayi Baru Lahir di Wuhan Positif Virus Corona
Supartono meminta diberi jeda waktu antara sosialisasi dan realisasi pembangunan Tol Solo-Jogja. Hal itu sangat penting bagi warga terdampak untuk mencari lahan baru.
“Jangan mepet, biar ada waktu bagi warga terdampak mencari lahan. Apalagi, warga di tepi jalan yang usahanya habis [karena terdampak jalan tol],” imbuh Supartono.
Peserta Tes CPNS Bawa Jimat Dibalut Perban, Cerdik Juga Ya?
Perwakilan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Manjungan, Kecamatan Ngawen, Wahyu Hidayat, mengatakan, warga terdampak Tol Solo-Jogja membutuhkan data detail terkait proyek infrastruktur tersebut. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi ke intansi pemerintah paling kecil, yakni pemerintah desa (pemdes).
Perbaiki Jalan Rusak, Pemkab Boyolali Siapkan Rp488 Miliar
“Kesimpangsiuran [informasi] sempat terjadi sebelum Amdal. Analisa Amdal jangan dibikin secara global, tapi perlu dilakukan hingga ke desa. Barangkali masing-masing desa ada masukan sendiri-sendiri. Nantinya, tol tidak boleh mematikan jalan lokal. Pelaksana perlu mengurangi dampak lingkungan. Perlu dijelaskan ke desa juga terkait jadwal pelaksanaan dari pembebasan lahan hingga pembangunan agar dapat menenteramkan masyarakat,” kata Wahyu Hidayat.
Diberitakan Solopos.com sebelumnya, proyek pembangunan konstruksi Tol Solo-Jogja dimulai Agustus 2020. Berdasarkan rancangan awal, panjang jalan Tol Solo-Jogja di wilayah Klaten sekitar 28 kilometer.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
