Solopos.com, JAKARTA – Thailand berkeinginan menjadi tuan rumah ajang balap Formula 1. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan minatnya tersebut dengan menggunakan sirkuit jalanan seperti grand prix yang diadakan di Singapura, Monaco, hingga Las Vegas.

“Thailand mempunyai kapasitas untuk menjadi tuan rumah Formula 1 di Bangkok,” kata Srettha, dikutip Antara dari laporan AFP, Selasa (23/4/2024). “Jika berhasil, saya yakin negara kami akan membawa kenangan yang mengesankan bagi negara lain karena kami memiliki potensi, kapasitas, dan keramahtamahan masyarakat Thailand yang tepat,” ujarnya menambahkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal tersebut disampaikan Srettha setelah menjamu Bos Formula 1 Stefano Domenicali pada hari Senin (21/4/2024) untuk menyampaikan visi pemerintah guna menghadirkan grand prix ke ibu kota Thailand yang luas dan padat lalu lintas.

Belum ada jangka waktu atau rencana rinci yang diumumkan, namun para pejabat Thailand mengatakan kepada media lokal bahwa mereka membayangkan balapan tersebut akan diadakan di sirkuit jalan raya, mungkin di sekitar pusat bersejarah Kota Bangkok.

Pemerintahan Srettha ingin mendorong inisiatif “soft power” untuk meningkatkan profil Thailand. Dengan mengadakan balapan F1, diharapkan dapat memberikan dorongan pada pariwisata ketika perekonomian negara saat ini masih banyak bergantung pada kunjungan turis, sejak upaya mereka bangkit kembali dari pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Formula 1 juga mengungkapkan keinginannya untuk menyelenggarakan lebih banyak balapan jalanan. “Pada dasarnya, jika F1 akan diadakan di Thailand, kami ingin diadakan di jalan raya. Kami sedang menangani masalah ini,” kata Juru Bicara Pemerintah Thailand Chai Watcharong kepada media lokal.

Adapun Alex Albon dari tim balap Williams merupakan satu-satunya orang Thailand yang saat ini berkompetisi di F1 dan menjadi pembalap kedua dalam sejarah yang berasal dari Negeri Gajah Putih tersebut.

Solopos.com, JAKARTA–PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial. Kerja sama dilakukan dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Yakni dengan memanfaatkan aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.

Dia menerangkan aplikasi Portal Humas Presisi dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang salah satunya adalah fitur yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi personel Polri di bidang kehumasan yang disebut e-Learning.

Selain itu, ada pula fitur media sosial yang kekinian melibatkan anggota Polri dan masyarakat luas sebagai citizen journalism untuk menambah sumber informasi yang dapat disajikan ulang kepada masyarakat secara objektif dan terpercaya.

“Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personel Polri pada umumnya dan personel humas Polri pada khususnya,” jelas Sandi Nugroho yang dikutip dari keterangan resmi, Rabu (24/4/2024).

Pada kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan Humas Polri saat ini telah berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai informasi secara real time.

“Humas Polri telah banyak berkontribusi untuk Pertamina dalam penyebaran informasi melalui media lokal, nasional maupun media sosial, termasuk dalam berbagai aksi positif membantu Pertamina dalam mengelola energi terutama penggunaan BBM dan LPG subsidi dengan tepat sasaran,” terang Fadjar.

Lebih lanjut, Fadjar mengatakan Pertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi, dan menjadi trendsetter informasi kalangan milenial dan masyarakat luas.

“Khususnya dalam mengawal bersama penggunaan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya, serta distribusi energi berkelanjutan kepada masyarakat,” pungkas Fadjar.

Solopos.com, SRAGEN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen pada Rabu (24/4/2024), menyosialisasikan persyaratan calon bupati dan calon wakil bupati yang maju lewat jalur perseorangan atau independen. Calon perseorangan wajib mendapat dukungan paling sedikit dari 57.023 orang atau 7,5% dari daftar pemilih tetap (DPT). Dukungan tersebut harus tersebar di 11 dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen.

Sosialisasi persyaratan calon independen itu digelar di Rumah Makan Cengkir Gading Puro, Karangmalang, Sragen. Hadir dalam acara itu perwakilan partai politik, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, ormas kepemudaan, dan tokoh masyarakat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wakil Kepala Divisi Teknik Penyelenggara KPU Sragen, Isnaeni, menyampaikan tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen 2024 diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 2/2024 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU Sragen No. 724/2024 tentang Syarat Minimal daj Persebaran Dukungan calon perseorangan dalam Pilkada Sragen 2024.

Dalam tahapan pencalonan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan mulai 5 Mei-19 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon dilakukan 24-26 Agustus 2024 dan pendaftaran pasangan calon dimulai 27-29 Agustus 2024.

“Dengan jumlah DPT di Sragen sebanyak 760.294 pemilih, maka syarat minimal bagi bakal calon independen adalah mendapat dukungan 7,5% dari jumlah DPT atau sebanyak 57.023 orang. Sebarannya harus lebih daei 50% dari jumlah kecamatan sehingga mininal sebaran ada di 11 kecamatan,” jelas Isnaeni.

Warga yang bisa memberi dukungan terdiri atas penduduk berusia minimal 17 tahun terhitung pada hari terakhir masa penyerahan dukungan, yakni 19 Agustus 2024. Penduduk yang tercantum dalam DPT, daftar pemilih sementara, dan atau data penduduk potensial pemilih pemilu juga dapat memberi dukungan.

“Selain itu penduduk yang bisa mendukung berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan dan tidak memiliki pekerjaan sebagai TNI, Polri, ASN, kepala desa, perangkat desa, penyelenggara pemilu dan jabatan lain yang diladang aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ketua KPU Sragen, Prihantoro P.N., mengatakan dalam formulir dukungan disertakan nomor telepon dan email untuk memudahkan verifikasi faktual (verfak). Semua dukungan itu akan diunggah dalam aplikasi Silon yang bisa diakses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen.

“Verifikasi faktual dukungan tidak pakai sampel, tetapi dicek satu per satu. Bila tidak ketemu orangnya maka bisa via video call, maka itu pencantuman nomor telepon itu penting,” ujarnya.

Perwakilan dari ormas keagamaan, Heru Susanto, menilai sulit bagi bakal calon untuk memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu biaya politiknya tinggi.