<p class="western"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Slimbach Medium, serif;"><strong>Solopos.com, KLATEN—</strong>Sekelompok warga asal Dukuh Babadan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten, mendatangi kantor Desa Teloyo, Kamis (2/8/2018). Mereka menuntut penutupan menara <a title="Menara telekomunikasi akan dibatasi" href="http://soloraya.solopos.com/read/20110617/493/103315/menara-telekomunikasi-akan-dibatasi">telekomunikasi</a> yang dibangun di dukuh setempat karena dinilai menganggu kenyamanan warga.</span></span></p><p class="western"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Slimbach Medium, serif;">Koordinator lapangan, Sardino, 42, mengatakan keberadaan menara telekomunikasi sangat mengganggu warga, terutama saat musim hujan dan angin kencang. Saat hujan deras, petir menyambar-nyambar terasa di dekat rumah warga yang tak jauh dari menara. Sedangkan, saat angin kencang di menara itu terdengar seperti suara cambuk. “Suaranya sangat menakutkan. Apalagi pas gempa Jogja, menara bergerak ke kiri dan kanan seperti hendak roboh. Kami ke sini [balai desa] meminta kepada kepala desa agar menutup menara itu karena warga sangat terganggu,” kata dia, saat ditemui <em>Solopos.com</em></span></span><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Slimbach Medium, serif;"> di rumahnya Dukuh Babadan, RT 002/008, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten, Kamis.</span></span></p><p class="western"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Slimbach Medium, serif;">Sardino mengaku tidak tahu perjanjian dengan warga ihwal pendirian menara itu. Menara itu didirikan sekitar tahun 2002. Ia mengecek ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Klaten dan ditemukan data Izin Mendirikan Bangunan (<a title="Retribusi IMB bagi MBR bakal dihapuskan" href="http://soloraya.solopos.com/read/20101206/489/77725/retribusi-imb-bagi-mbr-bakal-dihapuskan">IMB</a>) menara itu terbit pada 2005, sedangkan izin operasionalnya terbit pada 2010.</span></span></p><p class="western"><span style="color: #222222;">“</span><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Slimbach Medium, serif;">Sampai sekarang, warga pun tidak pernah merasa diajak bermusyawarah soal pendirian menara. Warga hanya pernah mendatangi sebuah pertemuan dan mendapatkan Rp100.000 beserta nasi kotak per orang. Itu sebelum menara dibangun,” kata dia.</span></span></p><p class="western"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Slimbach Medium, serif;">Selama menara berdiri, warga pun tak menerima kompensasi dari dampak keberadaan menara. Warga pun tidak mengerti kapan sewa lahan itu akan berakhir. Warga hanya tahu sewa lahan itu selama 15 tahun. “Kami tidak mempersoalkan materi tapi kenyamanan dan transparansi soal pendirian menara itu. Kami hanya meminta menara itu ditutup. Kami akan mendatangi kantor desa lagi tiga bulan kemudian jika tidak ada penyelesaian. Kami menuntut menara dirobohkan dan tidak ada menara lagi di Babadan,” ujar Sardino.</span></span></p><p class="western"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Slimbach Medium, serif;">Kepala Desa (Kades) Teloyo, Soedarto, mengatakan pemerintah desa hanya bisa memfasilitasi tuntutan warga soal pentutupan menara. Kewenangan penutupan menara ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). “Kalau menurut surat dari DPMPTSP benar IMB terbit pada 2005 dan izin <a title="PERIZINAN USAHA : Satpol PP Segel Pabrik Garmen di Kalikotes" href="http://soloraya.solopos.com/read/20150127/493/571544/perizinan-usaha-satpol-pp-segel-pabrik-garmen-di-kalikotes">operasional</a> keluar pada 2010. Saya sarankan agar warga menempuh jalur hukum soal tuntutan itu. Sebab, desa tidak punya wewenang untuk menutup menara,” kata Kades.</span></span></p>
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
