Warga Songbayu Menduga Ada Penyelewengan APBDes

Puluhan warga Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo melakukan aksi damai di depan Balai Desa Songbanyu

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Puluhan warga Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo melakukan aksi damai di depan Balai Desa Songbanyu menuntut transaparansi penggunaan dana desa.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut berbagai kenjanggalan dan dugaan adanya penyelewengan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pada Kamis (28/9/2017) sekitar pukul 10.00 WIB puluhan warga mulai memadati Balai Desa Songbanyu, dengan membawa spanduk, dan ikat kepala merah putih. Spanduk yang mereka bentangkan bertuliskan tuntutan warga untuk adanya transparansi pengelolaan APBDes dan kinerja pemerintah desa.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakart Peduli Songbanyu (FKMPS) Agus Budianto yang menjadi koordinator dalam aksi damai tersebut mengatakan aksi tersebut dilakukan atas dasar keprihatinan warga dengan kondisi Desa Songbanyu. Pasalnya Pemerintah Desa Songbanyu dinilai tidak bekerja secara transparan terlebih dalam pengelolaan APBDes.

Pihaknya menduga terdapat kejanggalan dalam pengelolaan APBDes. Untuk itu dia bersama puluhan warga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut berbagai kejanggalan tersebut.

“Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi, diantaranya kasus penjualan kayu kas desa, pengelolaan sumur di Sadeng, penggunaan dana desa, serta penyalahgunaan aset di Desa Songbanyu,” kata dia, Kamis (28/9/2017).

Menurut Agus adanya dugaan penyalahgunaan APBDes itu semakin kuat, lantaran selama beberapa tahun terakhir pembangunan di Desa Songbanyu berjalan lamban. Padahal dana desa yang digelontorkan ke Songbanyu tidak sedikit jumlahnya, namun pada kenyataanya sejumlah infrastruktur seperti jalan poros desa, jalan usaha tani, maupun saluran air bersih masih belum banyak dibenahi.

Sementara itu, Kepala Desa Songbanyu, Junardi mengatakan dirinya menghargai aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian dirinya membantah terkait dengan tuduhan-tuduhan warga yang dialamatkan kepada pemerintah desa. Menurutnya tuduhan bahwa pemerintah desa tidak transparan itu tidak benar adanya.

“Tadi mereka [massa aksi] meminta data pertanggungjawaban APBDes 2014/2015. Tapi itu kan sudah clear, karena sudah pernah diperiksa Inspektorat Kabupaten Gunungkidul tidak tidak ada masalah. Tapi memang arsipnya kebetulan tadi belum ketemu,” kata dia.

Selama ini, menurut Junardi pihaknya telah bekerja dengan transparan. Seluruh anggaran telah dikelola sesuai dengan pos di masing-masing bidang. “Sudah dikelola oleh masing-masing seperti seksi pembangunan, seksi kesejahteraan, dan seksi pemerintahan. Semuanya sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujarnya.