Ilustrasi puskesmas (JIBI-Dok)

Solopos.com, SOLO -- Warga Solo kini bisa mendapat layanan kesehatan gratis meski belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional (JKN). Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah mengeluarkan aturan yang membebaskan biaya beberapa pelayanan kesehatan.

Aturan tersebut yakni Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 27/2019 tentang Program Pembebasan Biaya Layanan Kesehatan. Lembaran legal tersebut merevisi Perwali No. 16/2017.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan salah satu peningkatan layanan dalam beleid terbaru itu adalah akses layanan pemeriksaan laboratorium kimia darah maksimal dua kali dalam setahun.

Selain itu, ada imunisasi gratis untuk bayi, calon pengantin, anak di bawah umur dua tahun (baduta), dan anak sekolah, termasuk pemeriksaan dan pemberian obat.

“Di Perwali sebelumnya pemeriksaan laboratorium itu satu tahun sekali. Sementara untuk imunisasi dulu gratis hanya untuk bayi dan baduta. Pemeriksaan laboratorium tersebut juga dilengkapi dengan screening penyakit tidak menular dan TBC,” kata dia saat ditemui wartawan di ruangannya, Selasa (21/5/2019).

Ning, sapaan akrabnya, mengatakan layanan gratis tersebut hanya bisa diakses warga Solo yang berdomisili di Solo selama minimal lima tahun. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

“Pemeriksaan laboratorium di laboratorium puskesmas itu meliputi delapan jenis seperti kadar gula darah, kolesterol total, trigliserida, SGPT, SGOT, ureum, kreatini, dan asam urat,” ungkapnya.

Pembebasan biaya pemeriksaan laboratorium tersebut juga berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) Kota Solo berumur di atas 40 tahun. Persyaratan bagi ASN tersebut melampirkan salinan kartu pegawai, tanda pengenal pegawai, atau surat keterangan dari atasan.

“Layanan pemeriksaan laboratorium gratis bagi ibu hamil juga masih digratiskan, mulai dari usia kandungan tiga, enam, dan sembilan bulan,” kata Ning.

Terpisah, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengatakan surat keterangan domisili dibutuhkan sebagai upaya pertanggungjawaban anggaran kesehatan yang dialokasikan APBD sehingga bagi warga ber-KTP Solo namun berdomisili di luar kota tak bisa mengakses layanan tersebut.

Dia berharap setelah adanya Perwali yang baru ini seluruh Puskesmas di Kota Solo dapat melaksanakan seluruh layanan secara maksimal. “Setelah ini tidak ada lagi perbedaan pelayanan di Puskesmas. Jadi semua harus sama. Tdak ada istilah puskesmas satu dan puskesmas yang lainnya beda-beda dalam memberikan keputusan,” ucap Rudy.



Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten