Karanganyar (Solopos.com) – Temuan adanya warga yang sangat miskin dan tak terdata memicu kecaman DPRD Karanganyar. Kalangan anggota DPRD menilai kinerja Pemkab asal-asalan dan tidak cermat.
MEMRIHATINKAN -- Kondisi rumah Sumpomo yang sangat memrihatinkan memicu perdebatan soal kemampuan dan kepedulian Pemkab Karanganyar dalam menangani kemiskinan. Foto diambil beberapa waktu lalu. (Espos/Indah Septiyaning Wardani)
“Pendataan sering kali tidak dilakukan secara riil sesuai kondisi di lapangan. Tapi jatah itu sudah diplot karena hubungan darah,” tegas Juliyatmono. Juliyatmono mengatakan kasus yang muncul pada nasib Sumpomo, warga yang tinggal dirumah gedek dan seatap dengan kambing menunjukkan ketidaksiapan Pemkab dalam mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, kasus-kasus tersebut masih tersebar di Karanganyar dan belum tersentuh apapun dari Pemkab setempat. Bahkan justru tidak mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Juliyatmono meminta Pemkab melakukan pendataan ulang terhadap jumlah warga miskin riil di Karanganyar.
Selama ini, Juliyatmono mengatakan Pemkab hanya mengandalkan data berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) saja. Padahal data antara yang diterbitkan BPS, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Jamkesda berbeda-beda. “Pemkab harus punya data sendiri yang riil dan benar-benar bisa menjadi acuan bersama melangkah dalam pelaksanaan program kerja. Tapi Pemkab selama ini malas dan hanya andalkan data BPS,” tegas Juliyatmono.
Juliyatmono mengatakan secara kelembagaan DPRD siap mengalokasikan anggaran membiayai pendataan warga miskin. Namun dengan jaminan Pemkab konsisten dan tidak mencla-mencle dalam melaksanakan program kerja. “Harus disepakati kriteria yang akan digunakan. Data inilah nanti yang digunakan sebagai acuan bersama,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Romdloni menilai Pemkab kurang jeli terutama terkait pemberian bantuan kepada warga tidak mampu. Pejabat biasanya sering kali hanya mengetahui masalah di permukaan saja, tidak tahu kondisi hingga ke tingkat pelosok wilayah. Akibatnya masih banyak warga miskin yang tercecer belum menerima bantuan. “Dinas terkait kurang berkaca diri. Harusnya masalah itu (Potret kemiskinan-red) diakui dan diperbaiki,” pintanya.
Romdloni menuturkan kondisi masyarakat tidak mampu dan belum tersentuh apapun dari Pemkab masih banyak tersebar di wilayah ini. Menurutnya masih banyaknya data yang tercecer dikarenakan petugas bersangkutan enggan terjun ke lapangan dan melihat kondisi riil yang ada di lapangan. “Pemkab harus jujur berapa banyak warga miskin di Karanganyar. Jangan malu untuk mengakui,” tukasnya.
isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
