WARGA MISKIN SOLO : Pemkot Solo Data Ulang Warga Miskin

Warga miskin Solo, pendataan oleh Pemkot Soplo untuk integrasi PKMS gold ke JKN.

Solopos.com, SOLO–Pemkot Solo mendata ulang keberadaan warga miskin di Kota Bengawan. Pendataan ini dikerjakan terkait rencana integrasi program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) jenis gold ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai Januari 2016.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKMS Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Ida Angklaita, mengatakan tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih mendata ulang terhadap keberadaan warga miskin di Kota Bengawan. Hal ini mengakibatkan proses integrasi PKMS gold ke BPJS kesehatan belum bisa dilakukan.

“Kami menjadwalkan pendataan ulang warga miskin ini bisa selesai pertengahan Desember nanti,” katanya ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/11/2015).

Ida mengaku sesuai rencana integrasi pemegang PKMS gold ke BPJS kesehatan memang dijadwalkan awal Januari 2016. Namun tentunya integrasi menunggu hasil pendataan ulang selesai dilakukan oleh Bappeda.

Ida mengatakan verifikasi dinilai sangat penting guna memastikan data riil warga miskin Kota Solo. Pihaknya tidak ingin ada warga miskin yang tercecer lagi dan tidak terkaver dalam layanan kesehatan. Tak hanya itu verifikasi dilakukan guna memastikan jika warga yang masuk ke BPJS benar-benar warga miskin.

“Tahun depan kita mengalokasikan dana Rp5,8 miliar di APBD 2016 untuk integrasi PKMS gold ke BPJS Kesehatan,” katanya.

Ida mengatakan alokasi dana integrasi itu dihitung dengan estimasi awal jumlah warga miskin sebanyak 21.824 orang. Namun data itu akan berubah seiring hasil pendataan ulang yang kini tengah dikerjakan Bappeda. Ditanya ihwal kemungkinan jumlah warga miskin membengkak dari angka pengajuan, Ida memperkirakan jumlah warga miskin tidak lebih dari pengajuan.
“Mudah-mudahan tidak lebih dari itu,” harapnya.

Ida mengaku sejauh ini menerima banyak pengajuan dari warga pindah kepesertaan PKMS silver ke PKMS gold. Data pengajuan ini kemudian diverifikasi dan diserahkan ke Bappeda. Data Bappeda nanti itulah yang akan digunakan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang jumlah warga miskin Kota Solo.

Sementara disinggung mengenai nasib 226.000 warga pemegang PKMS silver, Ida mengatakan masih menunggu kebijakan Penjabat (Pj.) Wali Kota.

Pj. Wali Kota Solo Budi Suharto memutuskan pemegang kartu PKMS silver tak lagi menerima layanan kesehatan dengan biaya APBD mulai 1 Januari mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah Pemkot tidak menemukan regulasi tepat untuk mengkaver layanan kesehatan bagi mereka.

“Kita sudah mubeng-mubeng cari aturan apa yang bisa nyepakke anggaran untuk itu [PKMS silver]. Tapi hasilnya nol,” katanya. Sebelumnya Pemkot berencana mengkaver pemegang PKMS silver melalui dana bantuan sosial (Bansos) tahun depan. Namun sayangnya, Budi mengatakan bansos dinilai tidak tepat, mengingat bansos hanya bisa diberikan satu kali jika penerimanya tidak berbadan hukum.

Budi mengatakan kartu PKMS silver tak bisa lagi digunakan warga untuk mendapat layanan kesehatan seperti biasanya.