Warga miskin di Gunungkidul perlu didata ulang
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul akan melakukan program pembaharuan data warga penerima Program Keluarga Harapan.
Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar
Pembaharuan ini dilakukan selain untuk verifikasi ulang, juga digunakan untuk mencari warga yang tercecer dan belum menerima bantuan.
Kepala Dinsosnakertrans Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas pendamping PKH untuk melakukan pendataan ulang.
Hasil dari pendataan tersebut akan diserahkan ke pusat untuk pembaruan data. “Masih dalam proses, tapi kelihatannya akan banyak tambahan penerima bantuan program,” kata Dwi kepada wartawan, Senin (29/2/2016).
Dia menjelaskan, selain adanya tambahan warga penerima bantuan, dinas juga menemukan indikasi warga yang tak layak lagi menerima. Pasalnya sejumlah warga tersebut dirasa telah memiliki penghidupan yang lebih layak.
“Total di Gunungkidul ada 6.458 penerima bantuan. Dari jumlah ini ada sekitar 600-an warga yang dinilai telah mampu sehingga dirasa tidak butuh lagi bantuan itu,” ungkapnya.
Dwi menambahkan, pembaruan data dilakukan untuk mencocokan data yang berada di lapangan. Tidak dipungkiri, data tersebut terus berubah seiring dengan berjalannya waktu.
“Data itu terus berubah-ubah, jadi dibutuhkan pendataan ulang untuk mendapatkan yang mendekati kenyataan di lapangan,” ungkapnya.
Menurut dia, untuk penerima yang dirasa tidak layak menerima bantuan akan diberi pengertian agar mau mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.
Rencananya pemberitahuan ke warga itu akan dilakukan petugas pendamping. “Untuk memahamkan warga kami juga mengandalkan peran dari petugas pendampingan,” katanya.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul Imam Taufik meminta agar masalah ini benar-benar diperhatikan. Jika memang warga yang sudah mampu masih menerima bantuan PKH harus dilakukan pendataan ulang agar PKH bisa diberikan tepat sasaran.
“Kalau memang ada yang tidak layak, saya harap dinsosnakertrans bisa melakukan verifikasi ulang,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
