SOLOPOS.COM - YF Sukasno

YF Sukasno

Solo (Solopos.com)-Warga serta legislator menuding data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo terkait hasil evaluasi penggunaan dana hibah RT tidak valid.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pasalnya, banyak RT yang sudah menggunakan dana hibah sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) namun tidak dicatat sebagai RT yang patuh. Sebaliknya RT yang tidak patuh atau dengan kata lain tidak menggunakan dana hibah sesuai petunjuk Perwali justru diusulkan kembali mendapat dana yang sama.
Sekretaris RT 01/RW VI Jebres, Suharno menilai tim independen bentukan Bappeda yang bertugas mengevaluasi penggunaan dana hibah tidak independen. “Kami mencurigai keberadaan tim independen justru tidak independen. Sebab di Jebres saja contohnya, dari 100 RT yang ada hanya 12 RT yang diusulkan mendapatkan kembali dana hibah,” ujarnya, Jumat (30/9/2011).
Suharno menambahkan, dirinya sebagai pengurus RT merasa sudah menggunakan dana hibah secara benar. Namun sebaliknya tim independen tidak memasukkan RT-nya sebagai RT yang berhak menerima dana hibah pada tahun anggaran ini.
“Banyaknya kejanggalan dalam hasil tim evaluasi terus terang membuat kami curiga. Jangan-jangan tim independen bentukan Pemkot justru tidak independen dalam bekerja. Kemudian yang ingin kami tanyakan juga apakah pembatalan distribusi dana hibah RT pada tahun ini, salah satunya disebabkan karena banyaknya protes masyarakat akibat data Bappeda yang diduga tidak valid. Berarti kan sebenarnya bukan salah kami sehingga dana tiba-tiba dibatalkan,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Solo, YF Sukasno menuturkan pembatalan pemberian dana hibah salah satunya memang disebabkan karena data Bappeda yang ditengarai tidak valid. “Pembatalan pemberian dana hibah RT salah satunya memang disebabkan karena data Bappeda tidak valid sehingga banyak masyarakat yang mengajukan protes,” ujarnya.
Kasno sapaan akrabnya menambahkan, dalam rapat Banggar pihaknya sudah menyampaikan banyaknya protes warga soal hasil pendataan Bappeda yang menyedot anggaran hingga Rp 200 juta kepada kepada pimpinan instansi secara langsung. Dalam forum, Bappeda akhirnya juga tidak berani menjamin data yang mereka setor kepada Banggar valid.

(aps)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya