WARGA LAWAN FPI : Habib Rizieq Janji Tak Sweeping, Istana Tinjau Status Keormasan FPI

Polisi berpakaian preman membawa sejumlah tongkat yang digunakan dalam bentrokan antara FPI dan warga Kecamatan Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2013). Bentrokan dipicu penolakan warga terhadap aksi yang disebut anggota FPI sebagai monitoring itu. (JIBI/Solopos/Antara/Ediyanto)

Solopos.com, JAKARTA — Setelah mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk Istana Keprersidenan, Ketua Umum FPI Habib M. Rizieq Syihab mendadak berubah sikap. Ia menegaskan FPI tak akan melakukan razia atau sweeping maupun kekerasan. FPI bahkan meminta maaf kepada warga yang menjadi korban dalam bentrok antara anggota FPI dan warga Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam bentrok di Kendal itu, seorang warga tewas gara-gara tertabrak mobil yang mengangkut anggota FPI. Dalam siaran pers FPI, Rabu (24/7/2013), Rizieq menyatakan larangan kepada anggota FPI melakukan sweeping, perusakan, penganiayaan apalagi pembunuhan. Aktivis FPI hanya boleh memonitor dengan berkoordinasi dengan aparat. Namun Rizieq tetap menoleransi anggotanya menangkap pelaku maksiat tanpa dianiaya untuk langsung diserahkan kepada aparat.

Terhadap anggota maupun cabang FPI yang melanggar hukum agama dan negara, Rizieq mengancam mengambil tindakan tegas. Tak hanya itu, Rizieq juga mengaku mengundang suami korban tewas dalam insiden di Kendal, Samsu Eko Julianto. Mewakili FPI, Rizieq menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban. Rizieq mengaku bertemu dengan suami Tri Munarti yang diundang ke kediaman Rizieq.

FPI memohon maaf kepada keluarga korban meninggal maupun luka. Pihaknya siap memberikan santunan untuk keluarga korban meninggal maupun luka. Kepada dua anak Tri Munarti, FPI akan memberikan beasiswa hingga S1 dengan nilai Rp500.000/anak/bulan.

Terhadap warga yang ditahan karena menganiaya anggota FPI atau merusak kendaraan FPI, jika mereka warga umum, pihaknya akan mencabut laporan dan meminta Polri untuk melepaskan mereka. Alasannya, mereka hanya korban provokasi. Sedang terhadap preman yang ditahan, FPI tetap meminta polisi memproses hukum.

Mengenai perilaku anggota FPI di berbagai daerah yang terlibat sweeping dan kekerasan, DPP FPI menginstruksikan cabang FPI agar memperketat syarat perekrutan anggota sesuai AD/ART. Selama ini, sejatinya FPI menggunakan diksi “monitoring” untuk aksi massa yang kerap dikeluhkan warga sarat tindak kekerasan. Bahkan diksi itulah yang digunakan FPI saat melakukan aksi di Kendal yang berbuntut perlawanan warga terhadap mereka.

Sebelumnya, FPI melalui laman resmi di Internet menyatakan Rizieq menolak mentah-mentah sorotan masyarakat terhadap organisasinya. Bahkan atas pertanyaan dan kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia balik menuding Kepala Negara memfitnah FPI dan menudingnya sebagai pecundang. Menanggapi penghinaan Rizieq terhadap institusi kenegaraan itu, pihak Istana Kepresidenan menolak menanggapi.

Juru Bicara Presiden, Julian A. Pasha, hanya menyatakan apa yang disampaikan Presiden SBY terkait dengan FPI adalah semata-mata karena kewajiban Kepala Negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. “Yang disampaikan Presiden berdasarkan fakta dan realitas. Apakah itu [tuduhan FPI] penting untuk ditanggapi? Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Di mana pun itu dihormati,” ujar Julian di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Presiden, Minggu (21/7/2013), mengkritik FPI yang terlibat bentrok dengan warga di Kendal, Jateng. Dia menyoroti perilaku anggota FPI yang melakukan kekerasan namun mengatasnamakan agama. Atas kritikan itu, Habib Rizieq, balik menyerang Istana. Sebagaimana dilansir website FPI, Rizieq menyatakan dalam kasus di Kendal, FPI tidak lakukan sweeping tapi monitoring damai tanpa senjata. Dia menyatakan justru FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran yang bersenjata. ”Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat,” katanya.

Di sisi lain, status keormasan FPI akan ditinjau kembali melalui Kementerian Dalam Negeri. “Ya kita lihat lagi duduk persoalannya. Kemendagri yang membawahi atau mengatur tentang status keormasan. Dalam konteks ini, kita akan lihat apakah yang dimaksud itu statusnya ormas atau bukan atau yang lain,” kata Julian. (JIBI/Solopos/Detik/Antara)