Warga Jogja tolak perpanjangan

JOGJA–Sejumlah warga Jogja menyatakan menolak perpanjangan jabatan Gubernur DIY yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke presiden. Warga meminta penetapan sebagai harga mati.

Sejumlah warga Jogja yang ditemui Harian Jogja, Selasa (27/9) mengaku, menolak adanya perpanjangan jabatan Gubernur seperti yang diwacanakan Pemerintah Pusat. Sumarno, 51, salah satu pedagang angkringan asal Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan Jogja mengungkapkan, perpanjangan jabatan justru membuat pemerintahan DIY mengambang karena tak ada kejelasan nasib RUUK ke depan. “Daripada perpanjangan langsung penetapan saja, perpanjangan terus, perpanjangan terus malah jadi mengambang,” tuturnya.

Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh

Ia khawatir dengan ketidakjelasan RUUK lewat perpanjangan jabatan Gubernur ini justru akhirnya memutuskan Gubernur dipilih. Bila Gubernur dipilih atau pusat turun tangan, DIY menurutunya bakal menjadi runyam. “Kalau sudah pusat turun tangan nanti malah becak nggak boleh lagi beroperasi, andong nggak boleh lagi. Dulukan juga begitu pusat maunya becak ditiadakan, untung Sultan melarang, makanya nggak mau lagi diganti-ganti, biar Sultan saja jadi Gubernur kacau kalau orang pusat yang memimpin atau nanti pemimpinnya dipilih saya nggak percaya,”ujarnya.

Sampe, 43, salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) asal Kulonprogo menuturkan, perpanjangan membuat ketidakpastian pemerintahan DIY semakin berlarut-larut, menurutnya alangkah lebih baik bila langsung ditetapkan. “Kaya SIM (Surat Ijin Mengemudi) wae diperpanjang, malah jadi ngambang. Sedikit-sedikit diperpanjang,” ujarnya. Dirinya menganggap kondisi Jogja saat ini sudah baik. “Hidup di Jogja tentram-tentram saja, kalau ganti pemimpin malah semerawut,” kata dia.

Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul, Sulistyo Admojo mengatakan, perpanjangan sama saja pusat mempermainkan pemerintahan DIY juga mempermainkan hukum, karena kebijakan tersebut tak memiliki landasan hukum yang kuat. Ia menilai eksekutif dan DPR sudah gagal menyelesaikan RUUK sehingga mengambil opsi perpanajngan. “Sama saja kalau presiden dan DPR tidak mampu, harusnya turun (dari jabatannya), kalau tidak mau diturunkan, bagaimanapun kami tetap pro penetapan,” tegasnya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)