Warga Jawa Timur berdemo menuntut penghapusan sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di depan Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (19/6/2019). (Bisnis-Peni Widarti)

Solopos.com, SURABAYA -- Sejumlah warga Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan gedung Grahadi Surabaya untuk menuntut pemerintah agar menghapus sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB), Rabu (19/6/2019).

Dalam aksi tersebut, para wali murid meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil sikap supaya anak-anak Jatim tidak patah semangat belajar akibat aturan zonasi.

Berdasarkan pantauan Bisnis/JIBI di lokasi demo, tampak lebih banyak ibu-ibu beserta anak-anaknya. 

Luh Chandra, salah satu warga Gunung Anyar Surabaya menilai sistem zonasi belum bisa diterapkan di Indonesia karena tidak adil bagi anak-anak yang sudah berusaha keras dalam belajar untuk mendapatkan nilai ujian nasional (UN).

"Zonasi itu enggak apa-apa, tapi kalau bisa ada tes lagi sebelum masuk sekolah dan menghargai nilai UN. Anak saya selama ini kerja keras dengan belajar, ya hargailah nilai UN. Ini anak saya mau masuk SMP stres nangis terus," katanya saat ditemui Bisnis di tengah aksi demo, Rabu.

Luh Chandra mengatakan sistem zonasi untuk menghindari kemacetan jalan karena berdasarkan jarak rumah tidak masalah, termasuk untuk pemerataan. Hanya saja banyak sekolah negeri yang lokasinya tidak merata.

"Di zonasi saya tidak ada sekolah negeri, adanya swasta itupun sangat tidak memadai dan gedung yang hanya menyewa. Seharusnya dengan nilai UN anak saya, dia bisa masuk sekolah negeri bisa SMP 25 atau SMP 35 walau agak jauh," katanya.

Yani Purnamawati, warga Dukuh Pakis Surabaya kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tidak bisa menghargai hasil usaha anak selama belajar di SD dan SMP. Menurutnya, aturan tersebut sudah membuat anak-anak stres dan patah semangat.

"Rumah saya jauh dari SMP manapun. Anak saya bisa masuk SMP 12 tapi dia mikirnya masih bisa diterima di SMP 1. Kalau misalnya tidak bisa masuk SMP 1, dia iklas karena dikalahkan dengan anak yang lebih pinter, masalahnya sekarang dikalahkan dengan anak yang nilainya lebih rendah dan yang enggak pernah belajar, itu yang bikin down," jelasnya.

Menurut Yani, kalaupun menggunakan zonasi, pendaftaran SMP negeri seharusnya tetap ada sistem tes agar lebih adil. Hal ini, katanya, juga cukup membuat para guru terbebani lantaran nantinya sekolah tersebut bakal mengikuti lomba-lomba nasional atau internasional sementara anak didiknya tidak memiliki nilai yang tinggi.

"Ini enggak fair. Bagaimana dengan anak yang pintar tapi lokasi rumahnya tidak strategis. Sedangkan anak yang enggak pernah belajar, tapi rumahnya dekat sekolah favorit bisa masuk," imbuhnya.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten