Solopos.com, SEMARANG — Warga Jawa Tengah peminat ibadah umrah stabil tinggi kendati sejumlah regulasi yang mengatrol komponen biaya mengadang mereka. Bahkan, pajak progresif bagi jemaah umrah yang melakukan ibadah selama tiga tahun berturut-turut telah dihapuskan oleh Kerajaan Arab Saudi mulai September lalu.
Sayangnya, kebijakan penghapusan pajak progesif itu dibarengi dengan kebijakan lain seperti pajak yang membuat biaya umrah bisa mengalami kenaikan. Salah satunya adalah kebijakan pencantuman kode booking hotel atupun bus oleh Kerajaan Arab. Kebijakan itu membuat harga visa standar mengalami kenaikan dari Rp800.000 menjadi Rp2 juta.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Akibat kenaikan komponen biaya itu, tarif batas bawah yang dipatok Kementrian Agama kemungkinan bakal dinaikkan. “Kemungkinan tarif batas bawah yang dipatok Kementrian Agama senilai Rp 20 juta untuk biaya umrah yang aman pun bakal mengalami kenaikan,” ungkap Ketua Asosiasi Muslim Pengusaha Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jateng-DIY, Endro Dwi Cahyono, di Kota Semarang, Senin (14/10/2019).
Meski demikian, hingga kini, tarif batas bawah itu belum dirilis oleh Kementrian Agama. Pria yang akrab disapa Endro itu pun tidak bisa menyebut atau memprediksi, sebesarapa besar kenaikan tarif batas bawah yang ditentukan.
“Bukan domain saya, nanti biar pemerintah yang menentukan. Tarif batas bawah ini, adalah titik aman di mana travel bisa mendapatkan keuntungan sedangkan jemaah bisa mendapatkan kepastian untuk berangkat,” jelasnya.
Meski diprediksi bakal mengalami kenaikan, Endro mengaku kenaikan tarif batas bawah ini tidak akan memengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar ataupun melakukan ibadah umrah. Apalagi jika melihat antrean pendaftaran ibadah haji yang mencapai 25 tahun lamanya.
“Saya kira kenaikan ini tidak ada terlalu berpengaruh, dan tidak ada penurunan, mungkin saja bisa mengalami kenaikan. Data lengkapnya baru bisa diketahui akhir musim umrah nanti,” paparnya.
Selain faktor antrean panjang berhaji, lanjut Endro, adanya sistem online dari Kementrian Agama yang mewajibkan setiap biro umrah meng-input nama-nama calon jemaah umrah yang akan diberangkatkan membuat kepercayaan masyarakat terhadap biro umrah meningkat.
“Dengan sistem ini semua tahapan akan termonitor, misalnya hotel dan pesawatnya. Sejauh sistem ini digulirkan, tidak ada biro umrah yang nakal ataupun abal-abal di Jateng-DIY,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
