Warga Belum Setuju Pembangunan Pagar Pelabuhan Adikarto

Warga Dusun I dan II Desa Karangwuni, Wates menghadiri sosialisasi pembangunan pagar pelabuhan di balai desa setempat, Senin (17/9) (JIBI/Harian Jogja/MG Noviarizal Fernandez)

KULONPROGO—Warga Dusun I dan II Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kulonprogo belum menyetujui rencana pembangunan pagar yang akan dilakukan Pemda di kompleks Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hari ini, Senin (17/9) digelar sosialisasi pembangunan pagar yang mengitari areal pelabuhan itu.

Para pejabat yang hadir dalam sosialisasi tersebut yakni Sekertaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Budi Wibowo, Kadis Perikanan dan Kelautan DIY, Sudiyanto dan Kadis Kelautan Perikanan dan Peternakan Kulonprogo, Endang Purwaningrum.

Sekda, Budi Wibowo yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan, pembangunan pagar di areal pelabuhan mutlak dilakukan sebagai bentuk pengamanan terhadap segala aktivitas yang terjadi di pelabuhan. “Tidak bisa tidak, pembangunan pagar itu memang mutlak dilakukan,” ujarnya.

Sebagai solusinya, lanjut dia, Pemkab Kulonprogo bakal membangun jalan selebar dua meter yang berada di luar pagar tersebut, sebagai akses jalan bagi masyarakat, menuju ke areal pertanian di seputaran pelabuhan. “Untuk teknis pembangunannya bisa cor blok dengan sistem padat karya yang melibatkan masyarakat,” tambah Budi.

Hanya saja, pembangunan jalan tersebut beserta ganti rugi pemilik tanah, akan dilakukan 2013 mendatang menggunakan dana APBD.

Menanggapi hal tersebut, Daldiri, salah seorang perwakilan masyarakat mengatakan mereka belum bisa menyepakati rencana yang ditawarkan pemerintah. Ia mengaku pihaknya perlu berembuk terlebih dahulu sebelum memutuskan.

Menurut Daldiri, warga ingin agar di sisi timur, pagar dibangun di sebelah barat jalan lintas yang ada di sektor tersebut. “Soalnya tanah warga di sisi sana sudah mepet sekali, kalau bangun pagar di sisi timur jalan, lalu nanti akan ada pembebasan untuk bikin jalan akses, lahan warga akan semakin sempit,” ujarnya.

Baik pemerintah maupun warga sepakat akan membicarakan hal tersebut, Rabu (19/9) besok. Dalam pertemuan itu akan dibahas segala hal terkait pembangunan bandara, termasuk persoalan akses masyarakat menuju lahan pertanian. (ali)