Warga Bantaran Bengawan Solo Berubah Pikiran soal Relokasi

Warga bantaran Sungai Bengawan Solo berubah pikiran soal relokasi.

Solopos.com, SOLO  — Sejumlah warga bantaran Sungai Bengawan Solo, wilayah Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo, yang semula menolak program relokasi yang ditawarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kini berubah pikiran.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Salah satu warga bantaran Bengawan Solo, wilayah RT 005/RW 013 Sangkrah, Samid, 46, mengaku ingin mendaftar program relokasi dari Pemkot setelah ikut dalam pertemuan dengan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo di Loji Gandrung, Senin (7/11/2016) malam.

Menurut dia, warga berubah pikiran ingin direlokasi karena mendengar seruan dari Wali Kota Solo yang mengancam bakal memblokir KTP dan KK warga bantaran yang menolak relokasi.

“Sebelumnya saya tidak mau direlokasi. Sudah puluhan tahun saya tinggal di rumah sini [bantaran]. Nilai ganti rugi program relokasi juga tidak sesuai harapan. Tidak cukup untuk membeli rumah di tempat lain. Tapi kemarin [di Loji Gandrung] Pak Wali bilang mau memblokir KTP dan KK warga yang menolak relokasi. Warga takut tidak lagi dianggap sebagai warga Solo,” kata Samid saat ditemui  di halaman rumahnya, Kamis (10/11/2016).

Samid menyampaikan Wali Kota juga menolak usulan warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang ingin tetap disediakan akses jalan setelah pembangunan parapet di sepanjang tanggul mulai dari Jurug hingga Mojo.

Kebijakan Wali Kota tersebut membuat warga khawatir tidak bisa leluasa beraktivitas hingga terisolasi di wilayah bantaran. Dia menyebut, warga bantaran tidak punya pilihan lagi selain memilih ikut program relokasi.

Warga RT 005/RW 013 Sangkrah, Setiawan, 35, mengutarakan hal yang sama. Dia bersama keluarganya berubah pikiran untuk ikut program relokasi setelah mengikuti pertemuan dengan Wali Kota di Loji Gandrung pada Senin malam.

Setiawan mengaku takut tidak dianggap lagi sebagai warga Solo. Dia khawatir tidak mendapat berbagai layanan dari pemerintah apabila tidak ikut program relokasi.