Wantok

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 28 April 2021. Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos.

 Ichwan Prasetyo (Istimewa/Dokumen pribadi).

SOLOPOS.COM - Ichwan Prasetyo (Istimewa/Dokumen pribadi).

Solopos.com, SOLO — Setiap kali mengetahui kabar orang besar di negeri ini berpulang, saya merasa sedih. Saya merasa punya pertalian erat dengan sebagian di antara mareka. Pertalian melalui kekaguman saya pada buku-buku dan esai-esai mereka dan ketika berkesempatan belajar langsung dari mereka.

Arief Budiman, Rama B. Herry Priyono, S.J., Daniel Dhakidae, dan Radhar Panca Dahana adalah sebagian dari orang-orang besar yang saya maksud. Ketika mereka berpulang saya merasa kehilangan salah satu simpul kebudayaan, simpul penjaga dan penguat keluhuran budi bangsa ini.

Ketika mereka berpulang saya merasa sangat sedih karena kerja-kerja kebudayaan yang mereka lakukan—sesuai bidang keahlian masing-masing–belum juga berhasil mendorong bangsa dan negeri ini ke tingkat luhur. Ketika mereka berpulang tak ada pengganti mereka, sampai hari ini.

Kepulangan budayawan dan sastrawan Radhar Panca Dahana pada dua pekan lalu mengingatkan saya pada pernyataan—menurut saya—sangat penting yang pernah dia kemukakan melalui esai-esainya dan pernah dia katakan pula.

Bahwa sekian lama bangsa ini tampak tidak peduli, bisa saja cuma kebetulan tidak peduli, pada kebudayaan. Perjuangan puluhan tahun menjadikan kebudayaan sebagai fondasi cara membangun negara, bangsa, dan manusia di dalamnya hasilnya hampir nihil, bahkan negatif.

Kebudayaan dalam lanskap kebijakan pengelolaan negara di negeri ini masih dipandang dan diposisikan sebagai objek yang perlu dieksploitasi dan dimanipulasi. Kebudayaan hanya dianggap sebagai ”beban”. Cuma dianggap sebagai pos pengeluaran biaya.

Kebudayaan terus-menerus dipojokkan sebagai kaum miskin yang mengemis kepada penguasa atau pengusaha. Ketika otoritas kebudayaan turun tangan, yang mengemuka bukan kebijakan berkebudayaan, tapi sekadar kirab, festival, dan pariwisata. Kini yang ”ngetren” adalah investasi.

Menurut filsuf Jerman, Immanuel Kant, ciri khas kebudayaan terdapat dalam kemampuan mengajar dirinya sendiri. Kebudayaan merupakan semacam sekolah tempat manusia belajar. Dalam kebudayaan manusia tidak hanya bertanya bagaimana sifat-sifat sesuatu, tetapi juga bertanya bagaimana sesuatu seharusnya bersifat.

C.A. van Peursen dalam buku Strategi Kebudayaan (1988) menjelaskan gejala kebudayaan selalu berlangsung dalam suatu ketegangan. Ketegangan antara lingkungan fakta-fakta yang mengurung manusia dalam keniscayaan alam di satu pihak dan keterbukaan yang dicapai oleh penilaian kritis (evaluasi) di lain pihak.

Ini disebut ketegangan antara imanensi (serba terkurung) dan transendensi (yang mengatasi sesuatu, berdiri di luar sesuatu). Inilah ciri khas kehidupan manusia. Kehidupan manusia berlangsung di tengah-tengah arus proses-proses kehidupan (imanensi), tetapi selalu juga muncul dari arus alam raya untuk menilai alamnya sendiri dan mengubahnya (transendensi).

Dalam konteks demikian ini, kebudayaan—dan seni di dalamnya—sesungguhnya bisa dan terbukti dapat bekerja serta berkambang mandiri. Menurut Radhar Panca Dahana, pembangunan membutuhkan operator agar bermanfaat maksimal, terpelihara baik, dan berkembang kapasitasnya.

Operator itu adalah manusia-manusia yang kreatif, produktif, inovatif, jujur, berkarakter baik, berintegritas. Yang membangun manusia semacam itu tidak lain adalah kebudayaan dan seni di dalamnya. Hari-hari ini, dan sebenarnya sejak hari-hari lalu, kita abai terhadap kebudayaan dalam konteks demikian ini.

Logika Nirkebudayaan

Kita tak punya kesatuan kata, one talk, wantok dalam urusan kebudayaan. Saya meminjam kata ”wantok” dari penjelasan Agustinus Wibowo dalam buku Jalan Panjang untuk Pulang (2020). Wantok adalah kata untuk mendeskripsikan kekerabatan dalam sistem kesukuan khas bangsa Melanesia di Papua Nugini.

Wantok berasal dari bahasa Inggris one talk—satu bahasa. Secara harfiah kerabat adalah mereka yang ”bicara bahasa yang sama”, tetapi bisa juga berarti keluarga, rekan bisnis, atau teman yang sangat baik. Dalam sistem kekerabatan wantok, seseorang dituntut bisa melakukan apa saja demi melindungi warga wantok-nya, tanpa meminta balasan apa pun.

Kita butuh spirit wantok ini dalam konteks kebudayaan. Hari-hari ini kita harus jujur mengaku tak punya wantok dalam urusan kebudayaan. Kebijakan-kebijakan dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas jamak tanpa kerangka kebudayaan.

Hanya politik yang dominan. Politik yang berkelindan dengan kepentingan ologarki. Wajar yang mengemuka bukan kepentingan manusia dan kemanusiaan dalam arti luas, tetapi hanya kepentingan ekonomi ”an sich”, cuma hitungan untung atau rugi.

Investasi lebih penting daripada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Logika nirkebudayaan berkesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat galak dan tanpa kompromi mengganggu iklim investasi. Karena itulah, lalu dilemahkan. Biar tak bisa galak tanpa kompromi lagi.

Orang berkebudayaan akan berpikir korupsi, kolusi, dan nepotisme itu penghambat perkembangan ekonomi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi harus diperkuat. Ketika warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupate Purworejo memprotes rencana penambangan batu andesit dengan keyakinan penambangan itu akan merusak lingkungan, sesungguhnya ini adalah kesadaran berkebudayaan.

Respons aparat keamanan atas protes itu dengan mengemukakan kesimpulan kelompok Anarko menunggangi warga Desa Bener adalah nalar nirkebudayaan. Kesimpulan ini jelas menganggap warga Desa Bener tak mampu berdaya, tak berkebudayaan. Kesimpulan ini juga menganggap pembaca berita sebagai orang-orang bodoh yang tidak bisa menganalisis fakta. Jelas, ini nalar nikebudayaan saat mengelola krisis.

Ketika kita selalu silau dengan kemajuan negara lain di segala bidang lalu latah ingin meniru mentah-mentah, itu juga respons yang nirkebudayaan. Mengemukanya cita-cita membangun bukit algoritme bagian dari hal demikian. Fondasi—kebudayaan—keropos kok berangan-angan setinggi langit mau menyamai ”bangunan” negeri-negeri berkebudayaan ”kelas tinggi”,

Logika-logika demikian inilah yang hari-hari ini melingkupi pengelolaan negeri ini. Ketiadaan wantok dalam urusan kebudayaan membuat kita keponthal-ponthal. Saya teringat kesimpulan Rama B. Herry Priyono, S.J. yang dikemukakan dalam satu kelas khusus filsafat yang saya ikuti di Jakarta beberapa tahun lalu.

Dia mengatakan orang Indonesia akan berdaya di kompetisi global ketika matang sebagai manusia lokal—berkebudayaan lokal—lalu kukuh sebagai manusia nasional—berkebudayaan Indonesia.

Manusia yang matang secara lokal dan kemudian kukuh secara nasional tidak akan terombang-ambing dalam kompetisi global. Hari-hari ini kita malah mengabaikan kebudayaan lokal dan tak bangga dengan kebudayaan nasional, akibatnya keponthal-ponthal di tengah samudra global. Seperti busa di hamparan air samudra.

Berita Terkait

Berita Terkini

Membangun Ekosistem Lifelong Learning: Bagaimana Bertahan di Era Education 4.0?

Opini ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Melawan Begal Digital

Esai ini ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia Group, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 22 September 2021.

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Pitulungan

Esai ini karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI).

Seni Memasarkan PPKM Level 4

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Sabtu 7 Agustus 2021, ditulis oleh Mohammad Eko Fitrianto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan mahasiswa doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Kehilangan Makna…

Tulisan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 4 Agustus 2021. Esai ini karya Sholahuddin, aktif di Solopos Institute.

Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 RI secara Daring

Opini ini ditulis Marwanto, dosen Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Salatiga.