Wamentan Akui Salah Perketat Impor Bawang Putih Tahun Ini

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)

JAKARTA–Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Rusman, Heriawan mengakui kesalahan pihaknya memperketat kuota impor bawang putih tahun ini. Karena produksi bawang putih nasional minim, akibatnya harga jadi tinggi.

Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun

“Kami akui kesalahan yang memberikan kuota bawang putih yang terlalu ketat. Bahkan kuota di tahun 2013 kami kurangi hingga 70.000 ton, padahal produksi bawang putih kita juga tidak memproduksi terlalu banyak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal,” ungkap Rusman di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (5/04/2013).

Pemerintah mengalokasikan kuota bawang putih impor di 2012 sebanyak 390.000, ton sedangkan di tahun ini dikurangi 70.000 ton menjadi hanya 320.000 ton.

Sedangkan menurut Rusman, perlakuan yang pengetatan seharusnya diberlakukan hanya untuk bawang merah. Dikatakan dia, kuota bawang merah nasional sepanjang tahun masih bisa mencukupi kebutuhan nasional hanya di bulan-bulan tertentu terjadi defisit karena mundurnya masa panen.

“Kalau bawang merah sepanjang tahun kita surplus, tetapi di bulan tertentu kita defisit. Kemudian di sini harus jelas untuk impor jika defisit. Tetapi jangan sampai bulan Mei impor bawang merah masuk,” tegasnya.

Kemudian untuk masalah pemberlakuan tarif atau kuota, Rusman menjawab harus ada kajian lebih jauh terutama mengenai jenis komoditasnya. Ia mencontohkan untuk bawang putih, sistem yang cocok digunakan adalah kuota karena pengenaan tarif bea masuk tidak menguntungkan bagi negara.

“Yang paling aman pemberlakuan sistem adalah per komoditi. Ini perlu dipelajari lagi. Kalau bawang putih mungkin tren kuota yang dikeluarkan. Kalau pakai tarif bawang putih kita ingin memberikan bea masuk berapa, ini kan maksimum 5% bea masuk produk hortikultura. Kalau kita kasih bea masuk 50% dengan harga bawang putih dari luar sana sebesar Rp10.000/kg, jadi Rp15.000/kg tetapi apa bisa,” imbuhnya.

Untuk itu ia berharap, masalah sistem tarif dan kuota ini dipelajari kembali dan dilihat sisi positif dan negatifnya per komoditi. Bahkan ia mengungkapkan bukan tidak mungkin kedua sistem ini bisa diterapkan dalam waktu yang bersamaan.

“Yang penting adalah tarif itu efektif jika harga di dalam dan di luar negeri tidak jauh berbeda. Yang paling aman adalah per komoditi. Ini perlu dipelajari lagi, satu komoditas satu sistem. Ini yang belum kita jalankan. Kalau ingin jauh lagi kita ingin ada kebijakan kombinasi antara pengenaan tarif dan kuota,” tukasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa tidak mempermasalahkan pemberlakuan dua sistem itu apakah kuota atau pengenaan tarif asalkan memperbaiki sisi tata kelola.

“Harapan saya itu adalah pilihannya yang penting governance-nya diperbaiki. Kita pakai sistem apapun kalau pengelolaannyanya tidak baik akan ada distorsi,” tandasnya.