SOLOPOS.COM - Wali Kota Madiun, Maidi. (Abdul Jalil/Madiunpos.com)
Solopos.com, MADIUN -- Wali Kota Madiun, Maidi, mengaku keberatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Anggaran kesehatan bagi masyarakat di Kota Madiun akan membengkak hingga 100%.
Seperti diketahui iuran BPJS Kesehatan kelas III untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik dari Rp23.000 menjadi Rp42.000 per orang.
Pemkot Madiun selama ini menanggung seluruh premi BPJS Kesehatan warganya. Setidaknya ada 204.000 jiwa di Kota Madiun yang biaya kesehatannya ditanggung oleh Pemkot dengan anggaran APBD.
"Merasa keberatan atas kenaikan iuran BPJS," kata dia seusai mengisi acara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Rabu (16/10/2019).
Maidi menuturkan setiap tahu Pemkot menganggarkan dana untuk premi BPJS Kesehatan seluruh masyarakat senilai Rp25 miliar. Dengan kenaikan iuran peserta BPJS tentu anggaran yang harus disediakan pemerintah akan membengkak yang nilainya bisa mencapai Rp50 miliar.
Dengan beban anggaran kesehatan yang semakin tinggi itu, kata Maidi, tentu akan memberatkan keuangan daerah. Padahal, dalam komitmen penyediaan pelayanan kesahatan, Pemkot memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya.
"Kalau dulu yang difasilitasi itu kan yang kurang mampu saja. Tapi sekarang semua masyarakat," kata Maidi.
Dia menjelaskan sebelumnya Pemkot memberikan pelayanan kesahatan bagi masyarakat melalui program Jamkesmas. Dalam program itu, Pemkot hanya membayarkan tagihan sesuai dengan warga yang sakit.
Tetapi, dengan program BPJS, pemkot harus membayarkan premi seluruh masyarakat. Baik layanan kesehatan tersebut dimanfaatkan atau tidak.
"Ya sebaiknya kan memang tidak digunakan," ungkapnya.
Atas keluhan ini, Maidi akan mengkaji langkah-langkah selanjutnya. Apakah akan melayangkan surat keberatan kepada Presiden atau tidak. Ia juga akan membawa permasalahan ini di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).