Walikota lantik direksi baru PDAM dan pejabat Pemkot

UCAPKAN SELAMAT -- Walikota Solo, Joko Widodo bersalaman dengan Direktur Utama PDAM, Singgih Tri Wibowo seusai acara pelantikan di Bale Tawangarum, Balaikota Solo, Jumat (4/11/2011). (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PPPA dan KB), Widdi Srihanto mengisi jabatan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Sedangkan jabatan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diisi oleh Supartono, yang dipromosikan dari jabatan sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan. Jabatan Kepala Bapermas PPPA dan KB kemudian diserahkan kepada Hasta Gunawan yang juga dipromosikan dari jabatan sebelumnya yaitu Kepala Kantor Penanaman Modal (KPM).

Jabatan yang ditinggalkan Hasta Gunawan itu sementara dibiarkan kosong sambil menunggu penetapan Raperda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) karena KPM akan digabungkan dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Pelantikan berlangsung di Bale Tawangarum, kompleks Balaikota. Ada nuansa berbeda dalam pelantikan tersebut. Tidak ada tempat duduk yang disediakan dalam ruangan tersebut sehingga semua pejabat yang dilantik maupun undangan harus berdiri.

“Pelantikan ini memang saya buat agak berbeda. Semuanya berdiri biar kayak melantik menteri di kabinet. Tapi kalau kabinet Presiden SBY dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu, maka kabinet ini saya namakan Kabinet Kerja Keras. Artinya, semua, baik yang dilantik hari ini maupun yang tidak, harus kerja keras karena hasil kerja keras itu ditunggu oleh masyarakat,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Dalam sambutan itu pula Jokowi menitipkan sejumlah pesan kepada tiga direktur baru PDAM, yakni Direktur Utama, Singgih Tri Wibowo, Direktur Umum, Taufan Pristiwahono, dan Direktur Teknik, Maryanto. Pesan itu ditekankan pada upaya menurunkan tingkat kebocoran air yang saat ini masih 39%, serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pinjaman. Misalnya dengan meminta pemotongan denda, pemotongan bunga atau pokok pinjamannya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Etty Retnowati mengungkapkan total ada 104 pejabat yang dimutasi, terdiri atas tiga pejabat eselon II, 22 pejabat eselon III, 77 pejabat eselon IV dan dua pejabat eselon V. Etty menambahkan mutasi itu merupakan hal yang biasa dalam organisasi. Tujuannya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebenarnya dua jabatan yang kosong waktu diisi Plt tidak ada masalah. Tapi kalau dijalankan oleh pejabat definitif kan akan lebih kuat,” katanya.

shs