Wali Kota Semarang Pelayan Publik Terbaik versi Kemenpan RB

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah dengan pelayanan publik terbaik.

Semarangpos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah terbaik dalam pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PAN RB Asman Abnur di Kantor Kementerian PAN-RB di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2017). Pada kegiatan yang dihadiri perwakilan 59 kabupaten dan kota di Indonesia itu, Wali Kota Semarang juga didapuk sebagai narasumber dalam Lokakarya Peningkatan Kualitas Publik bersama dua narasumber lainnya, yakni Imam Prasodjo dan Aviliani.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Semarang Achyani menyebutkan pelayanan publik mengalami pembenahan signifikan sejak Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 dengan berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan. “Inilah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan Kota Semarang mampu meraih nilai tertinggi di Indonesia dengan poin 89,65 dari hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB,” katanya.

Menteri PAN-RB Asman Abnur menyampaikan pelayanan publik di Kota Semarang sudah bagus sehingga tidak usah jauh-jauh lagi melakukan studi banding ke luar negeri dan mengubah istilah studi banding menjadi studi tiru. Asman juga berpesan kepada seluruh peserta yang merupakan pejabat publik perwakilan kabupaten dan kota yang hadir untuk bersama-sama mengubah pola pikir selama ini sebagai penguasa menjadi pelayan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi dalam paparannya menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan reformasi biroktasi harus disertai dengan langkah revolusi birokrasi agar lebih optimal. “Percuma saja kalau sistem pelayanan publiknya diubah, tetapi budaya pelayanan publiknya masih sama. Perlu revolusi birokrasi juga,” kata sosok kelahiran Semarang, 30 Maret 1971, itu.

Setidaknya, kata dia, ada empat faktor penyebab pelayanan publik tidak berjalan baik, yakni masyarakat yang apatis, pejabat yang oportunis, pemerintahan yang normatif, dan pelayanan publik yang represif. “Semarang menerapkan SMART, yakni systemic [terhubung sistem], monitorable [terbuka dapat dimonitor], accessible [dapat diakses kapan dan di mana saja], reliable [berkomitmen penuh dan dapat dipercaya], dan timebound [menetapkan batasan waktu pada setiap bentuk pelayanan],” pungkasnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya