Wali Kota Maidi Melarang Pembangunan Rumah Bersubsidi di Madiun

Madiunpos.com, MADIUN — Wali Kota Madiun Maidi melarang pembangunan perumahan bersubsidi di wilayah Kota Madiun.

Namun, wali kota baru itu justru memberikan lampu hijau kepada pengembang perumahan kelas menengah atas.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pelarangan pembangunan perumahan bersubsidi di Kota Madiun ini karena persoalan keterbatasan lahan. Saat ini terdata jumlah lahan pertanian yang tersisa hanya sekitar 900 hektare.

“Perumahan subsidi di kota gak bisa. Perumahan subsidi mending di pinggir kota lah,” kata Maidi kepada wartawan seusai acara konsultasi publik rancangan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 di Gedung Diklat, Selasa (6/5/2019).

Maidi menegaskan saat ini banyak pengembang perumahan yang ingin berinvestasi di Kota Madiun. Ia menegaskan pihaknya akan lebih selektif dalam menerima investor.

Menurutnya kebutuhan perumahan sangat penting bagi masyarakat. Ia mengizinkan pembangunan perumahan kelas menengah atas. Tetapi dengan syarat harus melihat tata ruang wilayah di Kota Madiun.

“Investor banyak tapi harus kita seleksi. Kira-kira nanti masa depan kota ini akan lebih nyaman, bagus, menyenangkan, dan damai. Sehingga banyak orang ingin ke kota,” terang Maidi.

Dengan jumlah lahan pertanian yang sempit, ia mengkritik cara bertani para petani di wilayahnya.

Petani harus lebih kreatif supaya hasil panennya bisa lebih dilirik konsumen dibandingkan padi hasil petani daerah tetangga. Apalagi di daerah tetangga lahannya jauh lebih luas dan kondisi tanahnya juga berbeda.

“Kita kalau kompetisi dengan daerah tetangga jelas kalah. Belum lagi nanti kalau kesulitan air, pupuk juga kesulitan,” jelas dia.

Lebih lanjut, dia menegaskan petani di kota harus lebih kreatif dalam menghasilkan produk yang berbeda. Maidi menyebut petani harus menanam ketan, beras merah, dan beras organik.

Karena kalau masih memaksakan diri bersaing dengan petani daerah tetangga tentu akan kalah. Sehingga perlu menanam produk unggulan.

Nantinya pemerintah juga akan membantu cara pengolahan, pengemasan, hingga distribusinya. Sehingga para petani kota bisa hidup dari hasil pertaniannya.