Walah, 6.000 Keluarga di Sukoharjo Belum Punya Jamban Pribadi
Ilustrasi toilet (Dok/Solopos)

Solopos.com, SUKOHARJO — Sekitar 6.000 keluarga yang tersebar di sejumlah daerah Sukoharjo belum memiliki jamban pribadi. Mayoritas keluarga itu tinggal di pinggir sungai.

Pemerintah menggelontorkan dana stimulan untuk bantuan pembuatan jamban bagi warga tersebut guna mewujudkan target daerah bebas kebiasaan buang air besar (BAB) sembarangan.

Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, Bambang Sudiyono, mengatakan terus menggenjot percepatan program bebas dari kebiasaan BAB sembarangan.

Baca Juga: Duh! 70% Warung Angkringan Solo Melanggar Aturan Selama PPKM Periode I

Sasarannya keluarga yang belum memiliki jamban pribadi di Sukoharjo. Mayoritas warga yang belum memiliki jamban tinggal di bantaran sungai.

Biasanya, mereka membuang hajat di pinggir sungai. Hal ini berpotensi menyebarkan penyakit menular terhadap warga lainnya.

Keterbatasan Anggaran

“Program jambanisasi dilaksanakan secara bertahap lantaran keterbatasan anggaran. Kami akan berupaya keras menggenjot pelaksanaan program jambanisasi setiap desa. Saat ini, masih ada 5.000 keluarga-6000 keluarga yang belum memiliki jamban,” katanya kepada Solopos.com, Rabu (27/1/2021).

Baca Juga: Rumkitlap Vastenburg Solo: Belasan Tenda Berfasilitas Lengkap Siap Tampung Pasien Covid-19

Setiap keluarga yang belum memiliki jamban di Sukoharjo bakal menerima dana stimulan senilai Rp2 juta. Tahun ini ada 300 keluarga yang menerima dana stimulan tersebut. Total dana stimulan yang dikucurkan pemerintah senilai Rp600 juta.

Penyaluran dana stimulan program jambanisasi difasilitasi wirausaha sanitasi yang merupakan bagian dari strategi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pada setiap desa/kelurahan.

Mereka merupakan pengusaha sanitasi lokal yang berkomitmen mengerjakan konstruksi sanitasi lingkungan di masyarakat. “Jadi dana stimulan itu tak berwujud uang melainkan barang. Rencananya, proyek pemasangan jamban mulai April jika tak ada perubahan,” ujarnya.

Baca Juga: Positif Covid-19 Klaten Tambah 86 Kasus, 3 Orang Meninggal

Program bantuan jamban untuk keluarga di Sukoharjo juga dilakukan beberapa perusahaan lewat program corporate social responsibility (CSR).

Perilaku Kesehatan

Mereka memberikan kontribusi terhadap keluarga yang belum memiliki jamban. Selain itu, instansi lainnya seperti Kodim 0726/Sukoharjo juga melakukan hal serupa demi kesehatan masyarakat.

Menurut Bambang, tingkat kesadaran warga untuk memiliki jamban masih rendah. Padahal, buang air besar di sembarang tempat berpengaruh buruk terhadap kesehatan warga lainnya maupun lingkungan sekitar.

Baca Juga: Sungai di Juwok Sukodono Sragen Meluap, 8 Keluarga Mengungsi

Perilaku kesehatan masyarakat untuk menjaga lingkungannya masih rendah. “Para stakeholders harus menyokong program daerah bebas BAB sembarangan untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat,” papar Bambang.

Sementara itu, seorang warga Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Agus Wijanarko, mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan BAB sembarangan di Kabupaten Jamu.

Menurutnya, warga yang masih BAB sembarangan berdomisili dekat sungai. Kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masih minim. Kondisi itu berbanding terbalik dengan warga wilayah perkotaan.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom