SOLOPOS.COM - Ilustrasi THR (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)

Solopos.com, KLATEN -- Posko pengaduan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten hingga kini belum menerima aduan pembayaran tunjangan hari raya atau THR baik dari perusahaan maupun buruh.

Namun, Disperinaker menyurati tiga perusahaan ihwal pembayaran THR Lebaran ini. Kepala Disperinaker Klaten, Slamet Widodo, mengatakan perusahaan besar itu disurati lantaran yang membayar THR menggunakan standar upah minimum kabupaten (UMK) 2020.

Promosi Gelar Festival Ramadan, PT Pegadaian Kanwil Jawa Barat Siapkan Panggung Emas

“Temuan itu dari hasil monitoring ke perusahaan. Dari monitoring itu kami bersurat ke tiga perusahaan. Kasus yang ditemukan, THR dibayarkan menggunakan UMK tahun kemarin. Padahal untuk gaji setiap bulan sudah menggunakan UMK 2021,” kata Slamet kepada Solopos.com, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Mobil VW Kuning Terobos Penyekatan Klaten Dibeli Second, Segini Harganya

Slamet menjelaskan perusahaan-perusahaan itu diminta membayarkan THR dengan ketentuan standar gaji UMK Klaten 2021. “Kami perintahkan dengan surat itu agar perusahaan menggunakan UMK 2021. Kalau sudah dipenuhi atau tidak ada komplain, ya sudah,” jelas Slamet.

Terkait perusahaan yang mencicil pembayaran THR, Slamet menjelaskan sejauh ini hanya ada satu. THR dibayarkan dua kali yakni 50 persen pada Lebaran dan 50 persen sisanya dijanjikan pada Desember 2021. “Sudah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja,” ungkapnya.

Baca Juga: Waduh! Wali Kota Solo Gibran Terlibat Debat Dengan Dosen di Pos Penyekatan Jurug

Lebih Kondusif

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten, Sukadi, mengatakan sebelumnya ada 30 perusahaan yang terindikasi tak membayarkan THR sesuai ketentuan. Atas indikasi itu, SPSI bersama Disperinaker Klaten mengawasi pembayaran THR puluhan perusahaan tersebut.

“Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama Disperinaker. Sampai sekarang kami belum menerima aduan tentang THR termasuk PHK [pemutusan hubungan kerja] dan lainnya,” kata Sukadi.

Baca Juga: Kisah ABG Klaten Terobos Penyekatan: Niat Beli Makan Ke Jogja, Pulang Jadi Tersangka

Sukadi menjelaskan kondisi pekerja di Klaten jelang Lebaran tahun ini lebih kondusif jika dibandingkan Lebaran 2020. Tahun lalu, SPSI menerima sekitar 246 pengaduan mulai dari masalah pembayaran THR hingga PHK besar-besaran.

“Alasannya karena ada pembatasan, dampak pandemi, dan sebagainya. Kami melakukan pendekatan dan alhamdulillah berhasil dengan kesepakatan walau ada yang hanya menerima [THR] 50 persen. Ada juga yang menerima dengan pembayaran diangsur tiga hingga lima bulan berdasarkan kesepakatan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya