Solopos.com, PONOROGO — Sebanyak 13 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, hingga saat ini belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Data per hari ini ada 13 anggota dewan [DPRD Ponorogo] yang belum menyerahkan LHKPN maupun SPT tahunan,” kata Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, Selasa (28/3/2023).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Sunarto berharap seluruh anggota DPRD Ponorogo bisa melaksanakan kewajibannya kepada negara maupun rakyat.
Sebagai pejabat negara yang mewakili masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, penyerahan LHKPN bisa menjadi indikator bahwa mereka akuntabel dan memiliki riwayat kekayaan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada negara.
Sebanyak 13 legislator yang belum menyerahkan LHKPN itu masing-masing berasal dari setiap fraksi di DPRD yang berjumlah delapan.
Dengan rincian fraksi Nasdem tiga orang, PKS satu orang, Gerindra dua orang, Demokrat satu orang, Golkar dua orang, PKB dua orang, PDIP satu orang, dan fraksi gabungan (PPP, PAN, Hanura) 1 orang.
Meski ada belasan anggota DPRD yang belum melakukan LHKPN, Sunarto mengaku tidak punya wewenang untuk memberikan sanksi, sebab pemberian sanksi hanya diberikan oleh KPK.
“Semuanya itu anggota, untuk pimpinan sudah klir sekitar 2-3 Minggu lalu, saya hanya mendorong kalau sanksi KPK,” imbuhnya.
Sunarto berharap kepada ke 13 orang tersebut untuk segera melaksanakan LHKPN sebelum tenggat waktu pada 31 Maret 2023.
Tahun lalu, KPK datang ke Ponorogo karena ada anggota dewan yang tidak melaporkan LHKPN hingga deadline yang telah ditentukan.
“Ada dua-tiga orang tidak melaporkan LHKPN KPK langsung turun, makanya saya imbau untuk segera melakukan kewajibannya,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
