Wakil Ketua DPD Minta Proyek IKN Ditunda, Ini Alasannya

Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin mengatakan proyek IKN Nusantara sebaiknya ditunda karena sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat berhemat dan menabung.

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi Kendi Nusantara atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia di kawasan Titik Nol Kilometer IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022) (Youtube Setpres)

SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi Kendi Nusantara atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia di kawasan Titik Nol Kilometer IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022) (Youtube Setpres)

Solopos.com, JAKARTA—Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin mengatakan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya ditunda. Penundaan itu sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat berhemat dan menabung.

“Dalam situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global, permintaan bapak Presiden adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh semua elemen bangsa. Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri,” kata Sultan melalui keterangan resminya, Minggu (22/5/2022).

PromosiCara Meningkatkan Omzet & Performa di Tokopedia, Enggak Sulit Kok!

Menurutnya, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Budayakan investasi dan menabung bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.

Baca Juga: PT PP Incar Proyek IKN Nusantara, Begini Alasannya

“Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini. Termasuk pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN) kepada APBN yang selalu defisit,” ujarnya.

Dia mengaku sepakat dengan pernyataan Jokowi bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak terkait.

“Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda,” ujar senator asal Bengkulu itu.

Baca Juga: PT PP Incar Proyek IKN Nusantara, Begini Alasannya

Dia juga mengingatkan kebiasaan pemerintah menerbitkan surat utang secara tidak proporsional. Demikian juga dengan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan dan harus segera dievaluasi.

“Masalahnya adalah selama ini publik justru mendapati pemerintah melakukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sakit dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk berhemat dan menabung. Dengan demikian, maka masyarakat kecil juga bisa mengantisipasi situasi tak terduga yang bisa saja terjadi di masa mendatang.

Baca Juga: Jokowi & Ganjar Hadir di Rakernas Projo V, Sudah Ada Nama Capres 2024?

“Saya minta seluruh rakyat, seluruh masyarakat kecil menabung, berhemat, sehingga apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang kita prediksi, itu masih punya cadangan, rakyat punya cadangan, negara juga punya cadangan,” kata Jokowi di Magelang, Jawa Tengah.

 

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul: Waspadai Kondisi Global, DPD: Proyek IKN Sebaiknya Ditunda!

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Kerusakan Lingkungan adalah Dampak Kebijakan Politik dan Pemerintahan

+ PLUS Kerusakan Lingkungan adalah Dampak Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Urusan kerusakan lingkungan di Indonesia sebenarnya telah menjadi masalah sangat serius. Isu ini sebenarnya bagian dari domain politik. Kerusakan lingkungan adalah buah dari kebijakan dan politik.

Berita Terkini

Ini Pesan Rektor UKSW kepada 559 Lulusan

Ada sejumlah pesan dari Rektor UKSW Neil Semuel Rupidara, SE., M.Sc., Ph.D. kepada para lulusan dalam acara wisuda pada Sabtu (25/6/2022).

Kerusakan Lingkungan adalah Dampak Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Urusan kerusakan lingkungan di Indonesia sebenarnya telah menjadi masalah sangat serius. Isu ini sebenarnya bagian dari domain politik. Kerusakan lingkungan adalah buah dari kebijakan dan politik.

Transformasi Sunda Kelapa Jadi Jayakarta, Batavia Lalu Berganti Jakarta

Sebelum bernama Jakarta, kota ini memiliki beberapa penyebutan seperti Sunda Kelapa, Jayakarta hingga Batavia.

Survei Pilpres 2024: Anies, Ganjar & Prabowo Kandidat Kuat Capres

Berdasarkan hasil survei, nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, menjadi kandidat terkuat maju sebagai capres dalam Pilpres 2024.

UKSW Gelar Wisuda Onsite, Rektor Lepas 559 Lulusan

Pembantu Rektor 1 UKSW bidang akademik ,Iwan Setyawan, wisuda Sabtu adalah kali pertama bagi UKSW kembali menyelenggarakan wisuda secara onsite sejak terjadinya pandemi Covid-19.

Tahukah Anda Kampus Pelopor Kuliah Online di Indonesia?

Tahukah Anda kampus di Indonesia yang menjadi pelopor kuliah online bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19?

Candi Cetho Pernah Dipugar Secara Serampangan

Candi Cetho di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang kali pertama digali pada 1928 oleh Commissie vor Oudheiddienst Hindia Belanda, pernah dipugar secara serampangan hanya berdasar ”wangsit”.

Sejarah Hari Ini: 26 Juni 1963 Presiden Kennedy Kunjungi Tembok Berlin

Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 26 Juni.

Dilarang Puan Keluar Rumah, Megawati Banyak Lupa Nama Jalan

Menurut Megawati, dirinya hanya diperbolehkan keluar rumah jika dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Waspada! Kasus Covid-19 Hari Ini Bertambah 1.831 Orang

Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 mencatat kasus Covid-19 hari ini, Sabtu (25/6/2022) bertambah sebanyak 1.831 kasus.

Langgar Larangan Mega Bicara Koalisi, Masinton Pasaribu Terancam Sanksi

Masinton terancam sanksi karena berbicara ke publik terkait peluang koalisi dengan PKS dan Demokrat (PD).

Ganjar Ketemu AHY, PDIP: Hanya Kebetulan, Bukan Direncanakan

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pertemuan Ganjar Pranowo dengan AHY hanya secara kebetulan.

Tarif Listrik 3.500 VA Naik Per 1 Juli 2022, Indonesia Lebih Murah?

Keputusan pemerintah menaikkan tarif listrik pelanggan 3.500 VA ke atas karena besaran empat indikator ekonomi makro meningkat.

Bus Pariwisata Terjun ke Jurang Akibat Sopir Ngantuk, 3 Meninggal

Penyebab bus pariwisata terjun bebas ke jurang tersebut diduga akibat sopir mengantuk saat mengemudi.

Gubernur Ganjar Berbagi Tip Bagi Jomblo yang Ragu Menikah

Meskipun tip menikah, Ganjar yang politikus PDIP itu tetap mengaitkannya dengan politik.

Laka Bus Wisata di Tasikmalaya 3 Meninggal, Begini Kronologinya

 Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal bus pariwisata di kawasan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (25/6/2022).