Tutup Iklan
Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono. (Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso)

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyerukan semua pemilih paslon 02 https://news.solopos.com/read/20190515/496/992369/klaim-prabowo-berubah-dari-62-jadi-54-ini-penjelasan-bpn" target="_blank" rel="noopener">Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak perlu mengakui hasil Pilpres 2019 dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dia bahkan menyerukan pernyataan kontroversial untuk semua pendukung Prabowo-Sandi.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Rabu (15/6/2019).

Arief menuturkan seluruh pendukung paslon 02 dipersilakan melakukan gerakan diam seribu bahasa. Para pendukung dan pemilih Prabowo-Sandi, lanjutnya, tidak perlu melayangkan kritik apapun terhadap pemerintahan yang menurutnya tidak konstitusional.

"Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim saat ini," ungkapnya.

Dengan menolak membayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, Arief juga meminta agar https://news.solopos.com/read/20190515/496/992356/tkn-kalau-prabowo-tolak-hasil-pemilu-caleg-gerindra-tak-patut-dilantik" target="_blank" rel="noopener">anggota DPR Gerindra dan parpol Koalisi Adil-Makmur tidak perlu ikut membentuk DPR 2019-2024.

Menurutnya, nanti pasti negara lain juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. "Ini penting dilakukan agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, dan adil bisa kita pertahankan," tuturnya.

Arief tidak menjelaskan apakah https://news.solopos.com/read/20190515/496/992327/prabowo-bikin-surat-wasiat-bpn-sebut-sedang-genting" target="_blank" rel="noopener">pemilih 02 yang tidak membayar pajak boleh menggunakan layanan publik yang dibiayai dari uang pajak.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten