WAJIB PAJAK : Denda Dihapus, WP Diminta Patuh Bayar Pajak

WAJIB PAJAK : Denda Dihapus, WP Diminta Patuh Bayar Pajak

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembayaran pajak. (JIBI/Solopos/Dok.)

Wajib pajak mendapat keringanan penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.

Solopos.com, SUKOHARJO — Penghapusan denda keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan membayar pajak hingga melebihi target sebanyak 72,5%. Selain itu, kebijakan itu juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang naik sekitar 50% dari tahun sebelumnya.

Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2H) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II, Basuki Rahmat, mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 91/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak berbeda dengan sunset policy yang pernah dilakukan pada 2008 lalu.

Dia menjelaskan kantor pajak terlebih dahulu akan mengeluarkan surat tagihan pajak (STP). Kemudian dari STP tersebut, wajib pajak (WP) mengajukan mengajukan permohonan keringanan atau penghapusan denda pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama sesuai dengan nilai yang tercantum di STP.

“Aturan ini berlaku untuk semua WP, OP [orang pribadi] dan badan. Aturan ini sudah berlaku sejak Mei dan kami terus gencar lakukan sosialisasi karena tahun ini dicanangkan sebagai tahun Pembinaan Pajak. Oleh karena itu, hal ini merupakan kesempatan bagi WP untuk melapor dan membayar sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap Basuki saat ditemui wartawan di sela seminar Sunset Policy Jilid II dan Bimbingan Teknis E-Faktur di Ruby Convention Hall Best Western Premier Hotel Solo Baru, Sukoharjo,  Kamis (28/5/2015).

Basuki mengatakan meski sudah menunggak atau terlambat membayar dan melapor selama empat tahun, WP tidak akan dikenai denda asalkan pembayaran dan pelaporan dilakukan pada tahun ini.

Pihaknya berharap kebijakan ini mampu mendorong dan memaksimalkan penerimaan pajak yang tahun ini meningkat lebih dari 50%, yakni menjadi Rp10,1 triliun.

“Kami berharap kebijakan ini bisa dimanfaatkan dengan baik karena tahun depan merupakan tahun penegakan pajak sehingga pelanggaran akan langsung ditindak secara hukum,” terang dia.

Sementara itu, hingga saat ini tingkat kepatuhan WP OP dan badan di Kanwil DJP Jateng II sebanyak 65%, masih jauh dari target 72,5%.

Menurut Basuki, kebanyakan yang belum melapor adalah WP OP karena ada masyarakat yang mengajukan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, beberapa WP yang belum bekerja tidak melapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Berita Terkait

Berita Terkini

Lebaran Virtual, ShopeePay Bagikan 4 Ide THR Unik dan Berkesan untuk Orang Tersayang

ShopeePay sediakan beragam produk dan layanan digital sebagai inspirasi THR Lebaran

Masjid Istiqlal Batal Gelar Salat Id

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar, mengatakan pilihan membatasi jemaah tak bisa dilakukan sebab kapasitas maksimal masjid 250.000 orang dan 10 Persen dari jumlah itu masih terlalu banyak.

Antisipasi Keramaian, Pemkot Solo Swab Acak Pengunjung di 3 Mal

Pemerintah Kota Solo melakukan swab acak kepada pengunjung dan pegawai di tiga mal Kota Solo pada Senin (10/5/2021) sore.

GEMBIRA, Rahasia Kak Seto Bisa Parkour di Usia 70 Tahun

Di usia nyaris 70 tahun, Kak Seto masih sanggup parkour.

Resmi! KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos TWK dan dinonaktifkan KPK.

Ganjar Perkirakan Kasus Covid-19 di Jateng Bakal Naik Seusai Lebaran

Seluruh kepala daerah tidak boleh lengah, meski pun kasus Covid-19 di Jateng tengah mengalami tren menurun.

Memoles Perhiasan Lama Terlihat Gilap Seperti Baru, Catat Tipsnya!

Memoles Perhiasan Lama Tampak Gilap Seperti Baru

Keracunan Massal Karangpandan: 29 Orang Masih Dirawat Di RS Dan Puskesmas

Sebanyak 29 orang dari total 55 korban keracunan massal Puntukringin, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, masih dirawat di RS dan puskesmas

Wisatawan Luar Daerah Boleh Piknik ke Objek Wisata Klaten Saat Lebaran 2021

Pemkab Klaten tidak membatasi daerah asal pengunjung yang ingin datang ke objek wisata di wilayah Kabupaten Bersinar saat Lebaran 2021.

Pemudik Ini Tiba-Tiba Kesurupan saat Dihentikan Petugas di Pos Penyekatan

Dalam video itu terlihat seseorang yang memakai ikat batik berteriak sambil melakukan gerakan tak biasa.

Mengenal Prepekan, Tradisi Berbelanja Jelang Lebaran di Pasar Tradisional

Dalam tradisi menjelang Lebaran di wilayah Sragen ada istilah yang dikenal dengan sebutan prepekan. Tradisi prepekan itu adalah tradisi orang Jawa berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran.

Plosorejo Karanganyar Sempat Masuk Zona Merah Covid-19, Ternyata Klaster Ini Penyebabnya

Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Karanganyar, sempat masuk zona merah risiko Covid-19 karena ada satu klaster dengan 18 kasus positif.