Solopos.com, SUKOHARJO – Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo mencatat sebanyak 10.197 keping kartu tani belum dibagikan kepada petani yang tersebar di 12 kecamatan. Pendistribusian kartu tani dioptimalkan di pojok mantri desa yang dirintis oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Bagas Windaryatno, mengatakan berdasarkan data yang tercatat dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani elektronik (e-RDKK), jumlah kartu tani di Sukoharjo yang dicetak BRI Pusat sebanyak 41.908 keping. Sedangkan, jumlah kartu tani yang telah didistrubusikan kepada petani sebanyak 31.711 keping.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Berdasarkan pendataan Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] se- Sukoharjo ada 10.197 keping kartu tani yang belum didistribusikan kepada petani. Hal ini menjadi problem para petani saat harus menebus pupuk bersubsidi saat masa tanam [MT] padi,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (23/9/2021).
Baca juga: Babak Akhir Kasus Perusakan Nisan Makam Polokarto Sukoharjo, Pengurus dan Ahli Waris Bertemu
Di Sukoharjo, pendistribusian kartu tani ditangani oleh BRI Cabang Kartasura, Sukoharjo, dan Karanganyar. Bagas lantas berkoordinasi dengan para pimpinan BRI di ketiga kantor cabang tersebut. Untuk penguatan kerjasama dalam pendistribusian kartu tani kepada petani.
Hasilnya, pendistribusian kartu tani dilakukan di pojok mantri desa. Setelah petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) bersama mantri BRI menyinkronkan data penerima kartu tani.
“Sekarang di setiap desa/kelurahan ada pojok mantri desa yang menjadi program baru BRI. Nah, petugas PPL dan mantri BRI bakal mendistribusikan kartu tani di pojok mantri desa,” ujar dia.
Baca juga: Wali Kota Gibran, Rilis 91 Cagar Budaya Di Solo Destination
Infrastruktur Penerapan Kartu Tani
Bagas tak memungkiri masih banyak petani yang belum menerima kartu tani sebagai syarat utama untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka akhirnya menebus pupuk bersubsidi dengan menunjukkan RDKK. Dalam RDKK terdapat identitas diri petani, luas lahan pertanian serta kebutuhan pupuk bersubsidi.
Problem lainnya, lanjut Bagas, beberapa alat electronic data capture atau EDC yang dipasang di kios pupuk lengkap (KPL) kerap tak berfungsi. Atau sinyal yang kurang kuat terutama di daerah pedalaman.
“Dari jumlah 142 EDC yang terpasang di kios pupuk lengkap (KPL) baru 137 EDC yang berfungsi. Kami berupaya memperbaiki infrastruktur penerapan kartu tani. Sehingga memudahkan dan mempercepat penebusan pupuk bersubsidi,” papar dia.
Baca juga: Beruntung Sekali! Jawab Pertanyaan Ganjar, Siswi SMP Boyolali Ini Dapat Beasiswa Kuliah
Seorang petani di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Supardi, mengatakan RDKK menjadi acuan penerbitan kartu tani. Penyusunan RDKK berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan oleh setiap gabungan kelompok tani (gapoktan).
Saat awal masa tanam, para petani kerap kelimpungan mencari pupuk bersubdisi di KPL. Apabila tak diberi pupuk maka pertumbuhan tanaman padi akan terhambat. Imbasnya, hasil panen padi dipastikan tak maksimal.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
