WACANA TNI PENYIDIK KPK : Inilah reaksi KSAD Terkait Wacana TNI Menjadi Penyidik KPK

WACANA TNI PENYIDIK KPK : Inilah reaksi KSAD Terkait Wacana TNI Menjadi Penyidik KPK

SOLOPOS.COM - ilustrasi TNI (JIBI/dok)

Wacana TNI penyidik KPK ditanggapi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Solopos.com, LUMAJANG – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan anggota aktif TNI yang menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dinilai melanggar undang-undang.

"Kalau TNI masuk ke KPK bisa dinilai melanggar undang-undang karena hanya sembilan lembaga saja yang bisa menjadi penyidik KPK di antaranya BIN, Polri, dan Kejaksaan, sedangkan TNI tidak masuk," katanya usai memberikan pengarahan dan pelepasan prajurit di Mako Batalyon Infanteri (Yonif) 527 Lumajang, Jawa Timur, Selasa (19/5/2015).

Menurut dia, anggota aktif TNI yang masuk ke lembaga antirasuah itu harus mengajukan pensiun dini, sehingga menanggalkan korps TNI AD dan sudah menjadi warga sipil.

"Kalau dia sudah berganti status menjadi warga sipil, itu lain ceritanya karena ia bukan lagi anggota TNI," tuturnya.

Kalau dipaksakan TNI masuk menjadi penyidik di KPK, lanjut dia, aturan perundang-undangannya harus diubah karena keterlibatan TNI dalam membantu tugas KPK harus diatur melalui undang-undang.

Ia menjelaskan anggota TNI AD yang memiliki kemampuan untuk menjadi penyidik biasanya berasal dari Polisi Militer (POM) TNI, namun sejauh ini penyidik POM hanya menangani kasus-kasus kejahatan kriminal biasa yang dilakukan anggota.

"KPK memiliki tugas yang sangat luas dan khusus, sehingga penyidik TNI belum siap dan perlu adaptasi yang lama untuk menjadi penyidik lembaga antirasuah itu," paparnya.

Wacana pelibatan anggota TNI dalam operasional KPK muncul, setelah Polri mengancam akan menarik para penyidiknya dari KPK. Desakan itu menguat setelah Polri mengriminalisasikan sejumlah pemimpin dan penyidik KPK.

Berita Terkait

Berita Terkini

Sudah Pakai Deodoran, Kok Bau Badan Masih Tak Sedap?

Pakai deodoran biasanya untuk mengatasi bau badan tak sedap.

Tak Hanya Berenang, Pengunjung Umbul Manten Klaten Juga Bisa Terapi Ikan Hlo!

Di wisata Umbul Manten Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Klaten, disediakan kolam khusus untuk terapi ikan bagi para pengunjung.

76 Kendaraan Terjaring Penyekatan di Sragen, 4 Diputar Balik

Tim gabungan menggelar penyekatan kendaraan dari Jawa Timur yang masuk wilayah Jawa Tengah melalui Sragen, pada H+2 Lebaran.

Perahu Wisata di Waduk Kedungombo Kemusu Terbalik, Ini Kata BPBD Boyolali

Perahu wisata di di Waduk Kedungombo wilayah Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, terbalik pada Sabtu (15/5/2021) siang.

Prediksi Puncak Arus Balik Tanggal 16 dan 20 Mei, Kemenhub Tingkatkan Tes Acak

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan meningkatkan tes antigen secara acak sebagai salah satu upaya menghadapi puncak arus mudik yang kemungkinan terjadi tanggal 16 dan 20 Mei 2021.

Liburan Jelajahi Tempat Wisata Terbaru di Grobogan

Bagi warga Grobogan, wisata di Jowo Dhuwur View menjadi destinasi pelancong dengan beragam macam wahana hiburan yang bisa dinikmati.

Para Selebritas Mualaf Ini untuk Kali Pertama Rayakan Lebaran

Sejumlah selebritas mualaf ini untuk kali pertama merayakan Lebaran.

Selama Ramadan, 300 PGOT Ditangkap Satpol PP Solo, 2 Eksploitasi Anak

Satpol PP Kota Solo selama Ramadan dan Hari H Lebaran menangkap sebanyak 300 pengemis, gelandangan, dan orang terlantar atau PGOT di Kota Solo.

H+2 Lebaran, Arus Lalu Lintas ke Wisata Kemuning-Tawangmangu Macet Lur!  

Arus kendaraan menuju ke jalur wisata Ngargoyoso dan Tawangmangu pada H+2 Lebaran atau Sabtu (15/5/2021) mengalami kenaikan signifikan.

Bagi-Bagi Kupat Jembut di Tradisi Syawalan Khas Semarang

Dalam Bahasa Jawa, kata jembut mungkin memiliki kesan vulgar. Namun jembut di sini rupaya adalah jenis makanan.

Perahu Wisata di Waduk Kedung Ombo Kemusu Boyolali Tenggelam Diduga Kelebihan Muatan

Kecelakaan air terjadi di Waduk Kedung Ombo kawasan Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (15/5/2021) siang sekitar pukul 11.30 WIB.

Permasalahan Pembayaran THR Banyak Dialami UMKM, Pemerintah Harus Hadir

Pemerintah harus hadir secara langsung untuk menangani masalah pembayaran THR keagamaan bagi perusahaan-perusahaan di segmen UMKM yang tidak mampu melakukan pembayaran sesuai ketentuan.