Wacana Prabowo Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Sri Mulyani: Sudah Dilakukan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018). (Antara/ICom/AM IMF-WBG - M Agung Rajasa)

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah tak bereaksi negatif menanggapi wacana calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto yang ingin membangun infrastruktur tanpa utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai wacana membangun tanpa utang bukan tidak mungkin dilakukan.

Sri Mulyani menghargai pandangan calon presiden tersebut. Dengan begitu, hal ini menjamin bahwa ke depan siapapun Presidennya memiliki keinginan untuk memiliki perekonomian dan keuangan negara yang sehat dan utang semakin kecil.

"Itu saya sangat menghargai sekali, Presiden Jokowi memiliki komitmen itu, makanya defisit kita semakin diturunkan, primary balanced kita sudah nol, kalau Pak Prabowo sebagai kontestan juga memiliki komitmen seperti itu maka akan meningkatkan kepercayaan diri terhadap ekonomi Indonesia. Karena dalam hal ini Indonesia memiliki kandidat-kandidat presiden yang menginginkan APBN-nya sehat dan akuntabel," ungkapnya, Senin (10/12/2018).

Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur selama ini telah menggunakan berbagai macam mekanisme selain metode berutang. Mekanisme itu di antaranya, murni melalui APBN/D, DAK fisik, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan Bappenas juga memiliki pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah (PINA).

Seluruh mekanisme di atas lanjutnya merupakan mekanisme yang menggunakan ekuitas dan tidak melalui utang. Dengan demikian menurutnya, ketika ada proyek infrastruktur yang sudah berjalan kemudian disekuritisasi, maka pemerintah mendapatkan dana dari itu sebagai bentuk dana baru.

"Ini sudah dilakukan sama-sama OJK, sehingga BUMN ataupun Pemda yang memiliki infrastruktur bagus bisa saja dibawa ke pasar modal menerbitkan surat atau menghimpun dana berdasarkan infrastruktur tersebut sehingga mereka bisa dipakai dan ditanam untuk infrastruktur. Mekanisme seperti itu sekarang sudah terus kita sempurnakan, jadi siapapun itu [Presidennya] bisa menggunakan mekanisme itu, bukan sesuatu yang sama sekali berbeda, tapi telah dilakukan," jelasnya.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom