Wacana PNS Kerja dari Rumah Ala Startup, Pengamat: Pengawasannya Gimana?

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melontarkan wacana kebijakan baru yang memperbolehkan PNS bisa bekerja dari rumah layaknya pegawai start up. Namun wacana itu dipertanyakan lantaran citra PNS selama ini yang kurang disiplin.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan wacana tersebut masih dalam proses rancangan dan belum diketahui kapan agar diterapkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana,” kata Setiawan saat Forum Merdeka Barat di Auditorium KemenPAN-RB, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Dengan cara seperti itu, kata Setiawan, PNS bisa memiliki fleksibilitas kerja. Hal tersebut merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya.

Setiawan kemudian memaparkan data Global Talent Competitiveness Index di tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 119 negara. Skor terkecil yang didapat yakni pada poin global knowledge skills, terutama penguasaan IT.

Oleh karenanya sejak 2014, rekrutmen CPNS dilakukan dengan sistem IT. Selain untuk efisiensi, rekrutmen dengan cara baru itu bertujuan agar CPNS yang direkrut memahami IT. Diharapkan hal tersebut diterapkan dalam pekerjaan.

“Sejak 2014-2018, jumlah rekrutmen CPNS mencapai 317.979 orang. Sejak pendaftaran mereka harus menggunakan sistem computerize. Diharapkan di 2024, PNS kita memiliki basis IT yang cukup kuat karena jumlahnya akan 50 persen dari total PNS, dengan asumsi per tahun rekrutmen 200 ribu formasi,” papar Setiawan.

Ketika memiliki pemahaman mengenai pemanfaatan IT, pihaknya pun yakin akan terjadi percepatan, efisiensi, dan akurasi pelayanan, serta berdampak sosial. Oleh karenanya untuk posisi tertentu akan diberikan fleksibilitas kerja.

Pengawasan

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, wacana dari KemenPAN-RB sebenarnya baik sebagai inovasi untuk bersaing dengan negara lain. Namun menurut Trubus perlu adanya pengawasan yang ketat mengingat citra PNS di Indonesia selama ini dikenal kurang disiplin.

“Kulturnya itu, harus menyangkut bagaimana dia disiplin memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kinerjanya, yang paling mendasar pula adalah mengenai kepastian hukum d imana dia memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya. Yang paling krusial adalah pengawasannya, bagaimana mengawasinya ketika ada di rumah,” kata Trubus yang dikutip Solopos.com dari Suara.com, Jumat (9/8/2019).

Trubus juga mempertanyakan bagaimana nantinya penilaian atau evaluasi untuk para PNS jika bekerja di rumah tanpa ada yang mengawasi.

“Apakah hanya berdasarkan ukuran kinerjanya itu semata-mata output-nya atau ada dalam prosesnya? Kalau dia output-nya doang ya bisa, tapi kalau dilihat juga prosesnya ya itu yang rumit,” tegasnya.

Maka dari itu, Trubus mengusulkan adanya tim atau badan pengawas khusus yang mengamati kinerja PNS jika bekerja di rumah. “Bisa saja KASN tetapi KASN kan komisi, yang jelas pengawasnya harus benar-benar independen dan intensif mengawasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, kebijakan ini juga akan mengubah isi dari Undang Undang (UU) No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mengatur tentang PNS kerja di rumah.