Kategori: Jateng

Wacana Pilkada Lewat DPRD Mencuat, Ini Komentar Ganjar…


Solopos.com/Imam Yuda Saputra

Solopos.com, SEMARANG – Wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan melalui DPRD menyita perhatian berbagai kalangan, tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.

Ganjar menilai pilkada secara tidak langsung atau melalui mekanisme di DPRD rawan terjadinya suap dan jual beli kepentingan. Oleh karenanya, ia pun menilai mekanisme pilkada langsung layak dipertahankan sebagai bentuk aspirasi publik.

“Dulu itu kan sudah pernah, dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena dikooptasi DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin [disembunyikan]. Maka, solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali [ke pemilihan oleh DPRD], kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli,” ujar Ganjar saat ditemui wartawan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Selasa (19/11/2019).

Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pemerintah harus mengkaji kebijakan dengan mempertimbangkan permaslahatan dan mudaratnya bagi masyarakat.

“Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju, mundur, maju, mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudaratnya, kalau mau kembali seperti dulu,” ujarnya.

Meski demikian, Ganjar setuju jika ada beberapa aturan terkait pelaksana pilkada langsung yang harus direvisi.

"Sebenarnya isu ini muncul kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," terangnya.

Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu. Salah satunya dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," pungkasnya.

Wacana pilkada melalui DPRD mencuat menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang menilai perlu adanya evaluasi terkait pelaksanaan pilkada langsung.

Usulan itu dipengaruhi beberapa faktor, seperti mahalnya biaya pilkada langsung hingga terpolarisasinya masyarakat hingga menganggu keamanan dan ketertiban.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Share