Wacana Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Menguat

Harianjogja.com, JOGJA- Wacana pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja semakin menguat salah satunya ditujukan agar realisasi penyerapan dana keistimewaan bisa dimaksimalkan.

“Wacana itu sebaiknya bisa segera direalisasikan. Saya sangat setuju jika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipisah. Saat dewan sudah bisa menjalankan fungsinya, maka sebaiknya hal ini bisa langsung dibahas,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja, Eko Suryo Maharso, Jumat (22/8/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut dia, urusan antara bidang pariwisata dan kebudayaan memiliki kepentingan yang sangat jauh berbeda, karena pariwisata lebih berorientasi untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan sedangkan kebudayaan bertujuan untuk memunculkan roh budaya di masyarakat.

Eko menyebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya memiliki satu bidang yang mengurusi kebudayaan sehingga lingkup kerjanya pun sangat terbatas.

Jika pemisahan tersebut disetujui, Eko mengusulkan setidaknya ada tujuh bidang di Dinas Kebudayaan karena kebudayaan memiliki cakupan yang sangat luas. Bidang tersebut di antaranya sastra, seni rupa, musik dan juga pembangunan fisik.

“Bidang yang membawahi pembangunan fisik juga diperlukan, salah satunya untuk merenovasi bangunan warisan budaya,” katanya.

Eko menyebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah mengusulkan berbagai kegiatan untuk mengembalikan bangunan warisan budaya seperti kondisi aslinya dengan menggunakan dana keistiemewaan.

“Masih banyak bangunan warisan budaya yang berada dalam kondisi rusak atau tidak terurus. Kami coba kembalikan ke bentuk aslinya secara bertahap, misalnya dari atapnya dulu, baru bangunan fisiknya,” katanya.

Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mengusulkan pembelian bangunan warisan budaya untuk diperbaiki dan mengembalikan fungsinya sebagai rumah yang memiliki daya tarik bagi wisatawan.

“Kami bisa bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), misalnya memfungsikan rumah itu sebagai ‘suite room’ hotel tertentu. Wisatawan, khususnya wisatawan asing pasti tertarik,” katanya.

Sementara itu, Walikota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan, pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berproses.

“Pemisahan sudah berproses. Nanti kami susulkan dalam perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk dibahas di dewan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, tidak maksimalnya penyerapan dana keistimewaan salah satunya dipengaruhi oleh organisasi yang mengelola.

“Sebaiknya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ada di kota dan kabupaten dipisah sehingga ada perluasan tugas dan fungsi. Dana keistimewaan pun bisa dimanfaatkan maksimal. Bagaimanapun juga, penyaluran dana keistimewaan tetap akan dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota,” katanya.