Wacana “End Game Jokowi” Harusnya “End”

Artikel ini dimuat di Harian Umum Solopos Edisi Senin 2 Agustus 2021. Penulis adalah analis senior di Indonesia Strategic and Economic Action Institution.

 Ronny P. Sasmita (Istimewa/Dokumen pribadi)

SOLOPOS.COM - Ronny P. Sasmita (Istimewa/Dokumen pribadi)

Agak lucu juga kesan yang saya terima saat membaca berita soal rencana aksi bertajuk End Game Jokowi beberapa waktu lalu. Di dalam hati bertanya-tanya, “emang iya toh ada yang mau menggulingkan pemerintahan Jokowi? Lah dalah.”

Bagi saya, para pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan terpilih sama saja dengan para pihak yang lantang ingin menigaperiodekan masa jabatan presiden. Sama-sama tidak demokratis dan tidak menguntungkan untuk rakyat. Apakah sumbernya sama?

Poin saya begini. Kalau pakai istilah agak keren sedikit, katakanlah agak teoritis sedikit, misalnya dari Daron Acemoglu dan James C. Robinson di buku lamanya Economic Origin of Dictatorship and Democracy (2007), menggulingkan pemerintahan terpilih bukanlah opsi yang rasional, baik secara politik maupun secara ekonomi.

Menurut teori Daron dan Robinson, menggulingkan pemerintahan terpilih atau memanjangkan masa jabatannya justru akan mengurangi biaya (cost) pihak penguasa untuk berlaku diktator, alias para elite menjadi lebih mudah untuk menjauh dari demokrasi karena insentif (incentive) untuk berlaku demokratis semakin kurang menarik. Maka ujung dari penggulingan kemungkinan besar adalah pemerintahan otoriter, bukan demokrasi. Tentu tidak ada yang menginginkan pemerintahan otoriter terulang lagi toh?

Boleh jadi beberapa langkah yang demikian sudah dilakukan pemerintah selama ini. Misalnya dengan terus-menerus mengekang dan melemahkan masyarakat sipil melalui penawaran kursi komisaris kepada tokoh-tokoh dan relawan. Atau membiarkan Civil Society Watch besutan Ade Armando hadir di tengah-tengah penyusutan gerakan masyarakat sipil nasional.

Tapi itulah bagian dari demokrasi. Tarik menarik antara kekuatan publik dan elite akan selalu dinamis. Selama masih dalam rule of the game demokrasi, ya taka da masalah. Kalau udah menggulingkan atau menigaperiodekan, nah itu baru masalah karena sudah keluar dari “rule of the game” demokrasi.

Logikanya kira-kira begini. Jika para elite semakin membuka peluang otoritarianisme untuk menjadi “lebih murah biayanya” dan banyak “insentifnya,” maka tugas kita sebagai rakyat dan masyarakat sipil untuk membalikan keadaan agar otoritarianisme menjadi lebih mahal “biayanya” alias agar lebih banyak “insentifnya” untuk berdemokrasi. Begitu kira-kira bahasa teoritik dari Daron dan Robinson.

Jadi yang perlu dilakukan publik dan masyarakat sipil adalah mempermahal biaya yang harus dikeluarkan para elite untuk menjadi diktator dan memperbanyak insentif kepada semua pihak untuk menyukai demokrasi. Dengan kata lain, menuntut terus agar semua kebijakan pemerintah menjadi lebih bermanfaat untuk rakyat, dengan membasmi korupsi dan koncoisme, dengan meningkatkan efektifitas kebijakan, dan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini akan menjadi isu yang lebih baik ketimbang dua opsi langkah di atas (menggulingkan dan menigaperiodekan) dalam sudut pandang demokrasi.

Peluang Kediktatoran Baru

Bagi masyarakat sipil, jika di dalam negeri mulai terasa agak sempit, membangun jejaring global dengan masyarakat sipil internasional akan sangat bermanfaat. Misalnya, untuk mempermahal biaya yang harus dikeluarkan oleh para elite yang represif. So much so, dengan kondisi saat ini, saya pikir menggulingkan pemerintahan terpilih justru akan berpeluang besar melahirkan kediktatoran baru seperti di Myanmar atau rezim Al Sisi di Mesir.

Dan bagi pemerintah dan para elite pun sama. Isu murahan penggulingan presiden ataupun isu tiga periode harus dibuktikan tidak datang dari dalam lingkaran kekuasaan yang ingin menghadirkan kediktatoran baru di Indonesia karena kekuasaan dianggap gagal menghadirkan sebanyak mungkin insentif (incentive) untuk publik yang telah menipiskan kepercayaan publik pada demokrasi.

Karena kalau dihitung-hitung secara ekonomi dan politik, baik menggulingkan presiden maupun memanjangkan masa jabatan presiden, insentifnya justru lebih banyak untuk para elite ketimbang rakyat. Jadi kalau kedua isu tersebut benar-benar dimajukan, takutnya lama-lama akan dimakan juga oleh para elite di lingkaran istana di saat kita lengah. Seperti kucing dikasih ikan asin, malu-malu tapi mau.

Unjuk rasa di Myanmar (dok. BBC World)
Unjuk rasa antikudeta di Myanmar (dok. BBC World)

Tak ada jaminan sedikitpun akan ada pemilihan ulang setelah penggulingan, atau justru yang terjadi skak mat langsung seperti yang terjadi di Myanmar, terlepas entah siapa pengganti pemerintahan yang dijatuhkan itu akhirnya. Apalagi, belum ada sejarah Indonesia begitu. Setelah parlemen dibubarkan oleh Soekarno, tidak ada pemilihan ulang. Justru Soekarno menggantinya dengan perwakilan fungsional yang dia pilih sendiri. Dengan kata lain, memaksakan wacana penggulingan pemerintahan terpilih tidak saja menjadi wacana yang jauh dari demokratis, tapi justru insentif terbanyak akan ada di pihak para elite, bukan rakyat.

Selanjutnya, kata Daron dan James, “Demokrasi akan terkonsolidasi jika elite tidak memiliki dorongan yang kuat untuk menggulingkan pemerintahan terpilih. Proses ini bergantung pada beberapa persyaratan, (1) kekuatan masyarakat sipil, (2) struktur institusi politik, (3) adanya krisis politik dan ekonomi, (4) tingkat ketimpangan ekonomi, (5) struktur ekonomi, dan (6) dalam atau dangkalnya pengaruh globalisasi.” Sederhananya, Indonesia tak akan pernah berdemokrasi secara dewasa jika terus-menerus ada usaha untuk mengganggu proses demokratisasi yang sedang berjalan.

Kedua profesor ini konsisten menerapkan pendekatan institusional dalam semua buku mereka, termasuk pada dua buku terakhir “Why Nation Fail” (sudah ada bahasa Indonesianya kalau saya tak salah) dan “Narrow Corridor”. Banyak pendekatan lainya memang. Tetapi pendekatan institusional ini menurut saya cukup masuk akal bagi kita jika ingin mengaplikasikan demokrasi ke tingkat yang lebih “institutionalised and consolidated,” karena tidak terlalu bergantung pada sosok atau tokoh.

Jadi biarkanlah Jokowi sampai selesai. Bahkan bukan saja biarkanlah, tetapi mari kita kawal. Poin terakhir saya, pertama, Jokowi sangat layak didukung sampai selesai masa jabatannya, alias tidak perlu ada wacana penggulingan dangkal tersebut. Tetapi poin kedua saya, meskipun begitu, Jokowi juga layak dikritik. Pemerintahan demokrasi perlu dikawal dan diberi warning-warning agar tetap dalam koridor mengutamakan kepentingan publik.

Berita Terkait

Espos Premium

Samudra Biru Penjara

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Berita Terkini

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Pitulungan

Esai ini karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI).

Seni Memasarkan PPKM Level 4

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Sabtu 7 Agustus 2021, ditulis oleh Mohammad Eko Fitrianto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan mahasiswa doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Kehilangan Makna…

Tulisan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 4 Agustus 2021. Esai ini karya Sholahuddin, aktif di Solopos Institute.

Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 RI secara Daring

Opini ini ditulis Marwanto, dosen Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Salatiga.

Sepekan Penuh Kejutan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat 6 Agustus 2021. Esai ini karya Maria Y. Benyamin, wartawan Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pidana Sumbangan Rp2 Tiliun dan Hoax yang Difasilitasi

Opini ini ditulis Ahmadi H. Dardiri M.H., Sekjen Pusat Studi Peraturan Perundang-undangan (PSPP) IAIN Salatiga dan Dosen Fakulutas Syariah IAIN Salatiga