Viral Parkir Nuthuk di Jogja, Dishub Angkat Tangan

Solopos.com, JOGJA — Dishub Kota Jogja mengaku tidak bisa berbuat banyak soal insiden tarif parkir nuthuk atau memasang tarif diatas ketentuan yang berada di kawasan Jalan Ahmad Dahlan. Beberapa waktu lalu, pengendara mobil yang parkir di kawasan itu dimintai tarif senilai Rp20.000 oleh oknum juru parkir (jukir) ilegal.

Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho menyatakan, pihaknya telah menindaklanjuti soal insiden pengendara yang protes terhadap tingginya tarif parkir di kawasan Jalan Ahmad Dahlan. Petugas Dishub telah mengecek lokasi yang disebut itu pada malam Senin (31/5/2021) kemarin.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Angkat Tangan

Hanya saja, Agus menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap oknum jukir itu. Sebab, oknum tersebut tidak mempunyai surat izin mengelola atau melaksanakan kegiatan parkir di kawasan setempat. Sehingga, Agus tidak menyebut secara spesifik soal tindakan apa yang dilakukan terhadapnya.

"Bukan domain saya (pemberian sanksi). Monggo nanti dari sudut pandang penegakan hukum seperti apa, tapi kami sudah berkoordinasi dengan Polresta. Nanti saya dianggap lebih sok power, jangan tanya penegakan hukum. Kalau itu ada surat tugas dari Dishub langsung saya cabut, tapi kalau yang curi-curi atau ilegal kan saya kira menjadi edukasi lah ke depan. Kontrol dari semua pihak," katanya kepada wartawan, Selasa (1/6/2021).

Baca juga; Nostalgia ke Betal Lawas, Dusun yang Hilang Terendam Waduk Gajah Mungkur Wonogiri

Parkir Ilegal

Dia menjelaskan, sebenarnya pengelolaan parkir di kawasan itu dilarang. Maka itu, dipastikan bahwa petugas parkir yang memasang tarif tinggi alias nuthuk di Jogja tersebut juga ilegal atau tidak berizin. Dengan demikian pihaknya disebut tidak bisa menindak atau memberi sanksi kepada oknum jukir yang ilegal atau tidak berizin.

"Kalau itu ilegal dan pada ruang itu kami tidak bisa melakukan penindakan. Kalau parkir bersurat tugas dan melakukan pelanggaran itu langsung kami hapus surat tugasnya. Tapi kalau mereka yang ilegal itu kan memanfaatkan kelalaian petugas," ujarnya.

Agus mengklaim bahwa pihaknya juga selalu rutin mengadakan patroli dan pengawasan di seputar kawasan Jogja pada saat momen libur atau hari besar. Namun, dia mengakui bahwa masih ada tempat-tempat atau lokasi yang tidak  terjamah petugas. Sehingga, potensi itu dimanfaatkan oleh oknum tersebut.

Baca juga; Kembali ke Puncak dengan Ditandu, Mbok Yem Siap Sambut Para Pendaki Gunung Lawu

Dia meminta agar kejadian itu dijadikan pelajaran dan pengalaman bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah dan juga petugas parkir namun juga masyarakat. Dia mengimbau kepada warga agar memperhatikan lokasi parkir saat hendak menitipkan kendaraannya.

"Bagi masyarakat kalau ada tanda larangan parkir meskipun ada orang yang beri jasa parkir ya jangan parkir disana. Kedua monitoring serta akan ada penindakan dari pihak kepolisian. Memang butuh sinergi," ucapnya.

Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Jogja (FKPPY), Ignatius Hanarto mengungkapkan, parkir nuthuk atau melebihi tarif resmi biasanya kerap dimanfaatkan orang-orang yang bukan berprofesi sebagai jukir. Mereka biasanya merupakan pemuda setempat atau pemuda yang biasa mangkal di kawasan yang dijadikan lahan parkir.

Baca juga: Wes Angel, Kejadian Nuthuk Parkir Terjadi Lagi di Jogja

"Kalau seperti itu atau nuthuk kan dilakukan di tengah liburan akhir pekan biasanya. Itu juga parkir insidental yang memanfaatkan lahan yang dilarang. Biasanya dilakukan oleh mereka yang biasa mangkal disana dan bukan jukir yang biasanya berprofesi memang asli juru parkir," imbuhnya.

Pihaknya juga telah beberapa kali melakukan sosialisasi bersama Dishub ke sejumlah kelurahan dalam mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Namun, realita berbicara sebaliknya dan insiden nuthuk disebut dia ibarat penyakit akut yang sulit ditangggulangi.

"Kami sudah sosialisasi ke kelurahan bersama Dishub untuk menyikapi parkir resmi dan antisipasi di tiap liburan. Tapi ya realitanya bagaimana kadang kepentingan pemilik lahan dan apa yang terjadi di lapangan berbeda," pungkasnya.