Vaksinasi Mandiri Dikhawatirkan Ganggu Stok Vaksin
Ilustrasi vaksin Covid-19 AstraZeneca. (bisnis.com/Antara/Reuters)

Solopos.com, SOLO--Rencana vaksinasi mandiri oleh swasta atau kini bernama vaksinasi gotong royong kian menguat. Namun, sejumlah pihak mengkhawatirkan rencana vaksinasi kalangan swasta tersebut akan mengganggu program program vaksinasi gratis pemerintah.

Alih-alih fokus membereskan persoalan vaksinasi di lapangan, pemerintah kini sibuk membuat aturan untuk mengakomodasi vaksinasi mandiri. Di mata para pakar, rencana vaksinasi mandiri justru berpotensi mengganggu program vaksinasi pemerintah. Bahkan beberapa pakar kesehatan dan bencana membuat petisi menolak rencana yang kemungkinan terealisasi pada Maret 2021 ini.

Petisi tersebut digalang oleh tiga tokoh yang terdiri atas epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono, inisiator Lapor Covid-19 Irma Hidayana, dan pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir. “Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi,” bunyi petisi yang dibuat pada Kamis (19/2/2021) itu.

Ketiga tokoh itu merujuk kepada pandangan World Health Organization (WHO). Intinya, program vaksinasi yang dilakukan korporasi swasta dinilai hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas perkotaan. “Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan lebih tinggi, bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin,” bunyi petisi itu.

Pembuat petisi menyebut vaksinasi mandiri juga bertentangan dengan rekomendasi WHO), United Nations Human Rights Council (UNHRC) atau Dewan HAM PBB), dan kesepakatan global. Seharusnya, semua upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi, harus menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.

Petisi ini meminta Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir agar membatalkan program vaksinasi mandiri. Jika memang hendak menggandeng korporasi swasta, pemerintah sebaiknya hanya melibatkan mereka dalam distribusi vaksin Covid-19 dan bukan vaksinasi sendiri.

Tidak Signifikan

Sulfikar Amir kepada Solopos.com, Kamis malam, menyebut narasi vaksinasi mandiri mempercepat program vaksinasi sangat lemah. Ini karena jatah vaksin berdasarkan permintaan swasta hanya 50-60 juta dosis. Sedangkan kebutuhan total vaksinasi di seluruh Indonesia mencapai 300-an juta dosis. Artinya, kata dia, peran vaksinasi swasta tidak signifikan.

“Lalu mereka [Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Kadin] bilang vaksin untuk program ini diambil dari selain vaksin yang dipakai pemerintah. Tetapi orang Kadin bilang vaksinasi mandiri mulai Maret. Pertanyaannya, mereka akan pakai vaksin dari mana?” kata Sulfikar.

Menurutnya, ada kabar dari seorang Staf Khusus Menteri Kesehatan bahwa sudah ada konfirmasi pengiriman 5 juta dosis vaksin dari Sinopharm untuk vaksinasi mandiri. Seandainya kabar itu benar, produsen masih memerlukan waktu lama untuk mengirim vaksin tersebut ke Indonesia. Belum lagi vaksin tersebut harus menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ganggu Vaksinasi Gratis

Jika swasta benar-benar merealisasikan vaksinasi mandiri pada Maret, Sulfikar justru khawatir hal itu malah mengambil stok vaksin gratis. “Jadi ini antara tidak perlu dan ada kemungkinan ambil vaksin gratis. Narasinya gotong royong, kenyataannya mereka pakai fasilitas pemerintah untuk beli vaksin. Kan Bio Farma yang bayar duluan baru jual ke mereka. Mereka pakai cold chain-nya [rantai pendingin] pemerintah. Jadi, ini ngrecokin aja. Yang gratis aja terseok-seok," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani kepada Bisnis, menyebut pemerintah sudah meminta agar pendataan calon penerima vaksin bisa rampung paling lambat akhir Februari 2021. Bahkan, dia memperkirakan regulasi vaksinasi swasta itu bisa selesai pada pekan ketiga Februari. Berdasarkan rencana, program vaksinasi mandiri akan menggunakan vaksin dari Sinopharm, Moderna, atau Sputnik V.

Namun, Kemenkes telah menyatakan tidak akan mengimpor vaksin untuk program tersebut dalam waktu dekat. Selain itu, PT Bio Farma Persero sebagai importir tunggal untuk pengadaan vaksin Covid-19 belum memiliki waktu pasti mengenai impor vaksin. Perusahaan itu masih menunggu regulasi dari pemerintah.

Berdasarkan data jadwal pengiriman vaksin dari Kemenkes, pada Maret 2021, vaksin yang sampai di Indonesia adalah Sinovac (14,297 juta dosis), Covax/Gavi (6 juta dosis), dan AstraZeneca (150.000 dosis). Artinya, tak ada satu pun vaksin untuk vaksinasi mandiri masuk dalam daftar vaksin yang tersedia pada Maret 2021. Inilah yang menimbulkan pertanyaan, vaksin apa yang akan digunakan swasta jika dilakukan pada Maret 2021.



Berita Terkini Lainnya








Kolom