Vaksin palsu mendorong alian orang tua korban mengajukan tuntutan. Sementara itu, Menkes menyatakan tak ada efek samping dari vaksin palsu.
Solopos.com, JAKARTA — Aliansi orang tua korban vaksin palsu datang menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan pengaduannya atas peredaran vaksin palsu, Selasa (19/7/2016). Sementara itu, Menteri Kesehatan menyatakan tak ada efek samping dari vaksin palsu.
Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024
Aliansi tersebut disambut oleh Ketua DPR Ade Komaruddin dengan didampingi oleh Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto, serta ketua komisi IX Dede Yusuf dan anggotanya John Kenedy Azis. Dalam kesempatan tersebut, aliansi itu menyampaikan tujuh tuntutan.
Pertama, agar pihak terkait menerbitkan daftar pasien yang diimunisasi di Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda periode 2003-2016 (15 Juli 2016).
Kedua, untuk mengetahui vaksin palsu atau asli harus dilakukan medical chek up di RS lain. Untuk biaya medical check up seluruhnya ditanggung RS Harapan Bunda. Untuk RS yang akan melakukan medical check up ditentukan oleh orang tua korban.
Ketiga, vaksin ulang harus dilakukan apabila hasil dari medical check up ternyata pasien terindikasi vaksin palsu dan semua biaya ditanggung pihak RS Harapan Bunda.
Keempat, segala atau semua akibat dari vaksin palsu yang berdampak kepada para pasien maka menjadi tanggung jawab RS Harapan Bunda berupa jaminan kesehatan full cover sampai waktu yang tidak ditentukan.
Kelima, bagi anak yang sudah lewat usia vaksinasi, maka RS Harapan Bunda berkewajiban memberikan asuransi kesehatan untuk para pasien sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Keenam, pihak manajemen RS Harapan Bunda harus memberikan informasi terkini kepada para orang tua korban, tidak terbatas informasi dari pihak pemerintah atau instansi lainnya harus bersifat proaktif.
Ketujuh, adapun hal lainnya belum tercantum dalam poin-poin di atas akan disampaikan selanjutnya.
Sementara itu, Menkes Nila F. Moloek (kiri) didampingi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan memberikan keterangan terkait vaksin palsu usai menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi di bidang kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa. Nila F Moeloek menyatakan kandungan dalam vaksin palsu tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan.
Menkes memastikan vaksin dari pemerintah tidak ada yang dipalsukan serta menyerukan pelayanan imuninasi harus tetap berjalan dengan prinsip keselamatan pasien dan sesuai standar. Karena itu, masyarakat tetap mendapatkan hak dalam kesehatan disertai dengan pengawasan peredaran vaksin yang lebih ketat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
