UU PILKADA : Pakar Menilai Potensi Money Politics akan Lebih Dahsyat

ilustrasi

Kanalsemarang.com, SEMARANG– Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono menilai potensi politik uang dalam penyelenggaraan pilkada lewat DPRD lebih besar daripada pilkada langsung.

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

“Siapa yang bilang politik uang dalam pilkada langsung lebih besar? Keliru. Justru jika kepala daerah dipilih DPRD, peluang politik uangnya lebih besar dan terus menerus,” katanya seperti dikutip Antara, Minggu (28/9/2014).

Menanggapi hasil putusan RUU Pilkada yang mengamatkan pilkada tak langsung, ia mengkhawatirkan ke depannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan “kebanjiran” koruptor dari kalangan anggota dewan.

Pengajar FISIP Undip itu menjelaskan pilkada tidak langsung berimplikasi pada kedudukan kepala daerah yang lebih rendah dibandingkan DPRD karena gubernur, wali kota, maupun bupati dipilih oleh DPRD.

“Konsekuensinya, DPRD punya hak untuk memberhentikan kepala daerah. Ada konflik sedikit-sedikit [kepala daerah] diancam diberhentikan, belum lagi setiap tahun ada pembahasan APBD, dan sebagainya,” ucapnya.

Yang patut dikhawatirkan, kata dia, kepala daerah akan menggunakan segala cara agar tidak diberhentikan oleh DPRD, termasuk menyuap, sehingga praktik politik uang akan berlangsung selama lima tahun.

“Bayangkan, setiap tahun kan ada laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) yang diajukan kepala daerah ke DPRD. Belum lagi yang lainnya, pokoknya apa pun yang memerlukan persetujuan DPRD,” tegasnya.

Dalam pilkada langsung, kata dia, potensi terjadinya politik uang juga besar, tetapi hanya menjelang pemilihan, sementara setelah terpilih peluangnya nisbi kecil karena kedudukan kepala daerah sejajar DPRD.

“Dalam pilkada langsung, kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati kan dipilih rakyat, DPRD juga dipilih rakyat. Mereka sama-sama dipilih rakyat. Jadi, kedudukan mereka setara,” tukasnya.