UU PILKADA : KPU Harus Antisipasi Dampak Penundaan Proses Pilkada

Ilustrasi KPU (JIBI/Solopos/Trianto Hery Suryono)

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Dampak dari penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah harus diantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Dampaknya apa? Ya, bisa saja ketika nanti ternyata diamanatkan tetap pilkada langsung, KPU bisa kelabakan karena terkendala waktu yang mepet. Kan tahapannya sempat mandek,” katanya seperti dikutip Antara, Selasa (14/10/2014).

Menurut dia, KPU dan KPU di daerah sekarang ini memang dalam posisi serba susah, sebab setiap langkah yang dilakukan harus berdasarkan aspek legalistik hukum sehingga dilakukan penundaan pelaksanaan tahapan.

Ia mengatakan KPU memang tidak bisa sembarangan melangkah, terutama yang berkaitan dengan anggaran karena konsekuensinya tentu berurusan dengan hukum jika ternyata apa yang dilakukan melanggar aturan.

“Makanya, sekarang kan KPU mengambil posisi aman karena keadaannya memang tidak mudah. Kalau sembarangan bisa masuk penjara. Ibaratnya, maju kena, mundur juga kena,” kata pengajar FISIP Undip itu.

Meski demikian, kata dia, jika tidak ada inisiatif dari KPU untuk melakukan terobosan-terobosan tentunya berdampak pada kacaunya pelaksanaan pilkada jika ternyata tetap dilaksanakan secara langsung.

“Tahapan-tahapannya kan banyak. Bisa diinventarisasi mana yang sekiranya membutuhkan biaya besar, mana yang tidak. Kalau sekiranya bisa dilaksanakan dan tidak terkendala anggaran, ya tetap lanjut,” katanya.

Konsekuensinya, kata dia, KPU bisa saja melaksanakan tahapan-tahapan secara melompat atau tidak berurutan, sebab tahapan yang berimplikasi pada anggaran memang tidak bisa dilakukan untuk sementara waktu.

“Ya, memang tidak mudah, namun harus dilakukan. Misalnya, anggaran ini butuh biaya besar, dilompati dulu ke anggaran yang tidak memerlukan anggaran. Kan hanya dilakukan dalam kondisi darurat,” katanya.