UU MD3 Disahkan, DPR Bisa Panggil Paksa Seseorang

UU MD3 Disahkan, DPR Bisa Panggil Paksa Seseorang

SOLOPOS.COM - Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)

UU MD3 telah disahkan DPR. Lembaga itu kini bisa memanggil paksa seseorang.

Solopos.com, JAKARTA -- Kendati diwarnai aksi meninggalkan sidang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan UU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

UU MD3 versi anyar menjadi payung hukum penambahan 1 kursi wakil ketua DPR dan 3 kursi wakil ketua MPR. Satu kursi pimpinan DPR dan MPR diberikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). sedangkan 2 kursi pimpinan MPR menjadi jatah Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain itu, UU MD3 juga berisi sejumlah klausul baru antara lain penambahan pimpinan alat kelengkapan dewan, pelibatan polisi dalam pemanggilan paksa, penguatan hak imunitas anggota parlemen, hingga restorasi Badan Akuntabiliitas Keuangan Negara DPR.

“Dengan disetujuinya UU ini diharapkan semakin memperkuat tugas dan fungsi MPR dan DPR,” kata Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengklaim revisi UU MD3 mencerminkan representasi kekuatan rakyat di parlemen. Menurut dia, penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR sesuai asas proporsionalitas kepemilikan kursi fraksi.

“Presiden Joko Widodo menyetujui perubahan kedua UU MD3. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan,” katanya.

Pengesahan UU MD3 tidak disetujui secara bulat oleh seluruh fraksi di DPR. Sebagaimana dalam pembahasan tingkat 1, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem menolak perubahan UU MD3. Fraksi Nasdem bahkan meninggalkan sidang atau walk out sebelum pengambilan keputusan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menilai materi baru UU MD3 lebih memperlihatkan politik akomodasi dan oligarki fraksi di DPR. Dia khawatir pengesahan beleid itu semakin memperburuk citra para politisi Senayan di mata masyarakat. “Kami tidak bertanggung jawab terhadap implikasi UU ini kalau disahkan,” kata dia.

Anggota Fraksi PPP Asrul Sani secara lebih gamblang menjelaskan kelemahan substansi UU MD3. Dia mencontohkan pengisian pimpinan MPR semestinya juga mengakomodasi wakil dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain itu, dia mempertanyakan mekanisme pengisian kursi wakil ketua MPR. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pimpinan MPR tidak serta-merta ditetapkan melainkan melalui prosedur pemilihan. "Ditetapkan saja tak boleh tapi ini kok diberikan," kata Sekretaris Jenderal PPP itu.

UU MD3 baru resmi berlaku setelah disetujui oleh Presiden Jokowi paling lambat 30 hari setelah disahkan DPR.

Berita Terkait

Berita Terkini

Setahun Proses Seleksi, 3 Jabatan Eselon II Pemkab Klaten Akhirnya Terisi

Bupati Klaten Sri Mulyani melantik tiga pejabat yang mengisi tiga jabatan eselon II yang selama setahun ini melewati proses seleksi.

Kisah ABG Klaten Terobos Penyekatan: Niat Beli Makan Ke Jogja, Pulang Jadi Tersangka

ABG Klaten yang nekat terobos penyekatan pemudik di Pospam Prambanan niatnya pergi ke Jogja untuk beli makan buat buka puasa.

Dikhawatirkan Picu Kerumunan, Pasar Tiban di Pekalongan Dibubarkan

Meningkatnya aktivitas warga menjelang Lebaran, terutama di Alun-alun Kota Pekalongan rawan memicu penyebaran virus corona.

Jadwal Imsak dan Magrib di Solo Hari Ini, Selasa 11 Mei 2021

Di bawah ini ada jadwal imsak dan magrib Kota Solo di Jawa Tengah hari ini, Selasa, 11 Mei 2021 dari Kementerian Agama atau Kemenag.

Warga di 12 Padukuhan di Sleman Dilarang Salat Id Berjamaah

Kalau sudah zona merah, salat Idulfitri baik di masjid maupun lapangan tidak dibolehkan.

Kemenag Jateng Sebut Sudah 300 Ulama Meninggal Akibat Covid-19

Data dari Kementerian Agama pusat ada 300 ulama yang meninggal akibat terpapar Covid-19 se-Indonesia.

Kemenhub Ungkap Potensi Warga Mudik Besok

Kemenhub memperkirakan aktivitas mudik bakal terjadi lagi, Selasa (11/5/2021) besok dan Rabu (12/5/2021) lusa.

Tambang Emas Longsor di Sumbar, 4 Meninggal

Asnedi mengatakan longsor di lokasi tambang itu bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, menurut Asnedi, lokasi tambang itu pernah longsor Januari lalu.

Ustaz Tengku Zulkarnain Meninggal, Dinkes Tracing Safari Dakwah

Dinkes Riau meminta puskesmas yang wilayahnya ketempatan safari dakwah Ustaz Tengku Zulkarnain segera melalukan tracing kontak fisik.

Mudik Dilarang, Pedagang di Madiun Ngeluh Pasar Sepi Jelang Lebaran

Jika dibandingkan dengan momen Lebaran tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kondisi pasar menjadi paling sepi.

Usulan Liga 1 Tanpa Degradasi, Presiden Pasoepati: Ini Kompetisi atau Tarkam?

Presiden Pasoepati, Maryadi Gondrong, menyayangkan munculnya gagasan kompetisi tanpa degradasi di Liga 1 maupun Liga 2. Menurut Gondrong, liga tanpa degradasi sama saja mengebiri ruh kompetisi.