UU MD3 Berikan PDIP-PKB Kursi, Nasdem-PPP Walkout

UU MD3 Berikan PDIP-PKB Kursi, Nasdem-PPP Walkout

SOLOPOS.COM - Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)

UU MD3 yang baru disahkan memberikan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk PDIP dan 1 pimpinan MPR untuk PKB.

Solopos.com, JAKARTA -- Partai Nasional Demokrasi (NasDem) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Anggota kedua fraksi itu melakukan aksi walkout pada sidang paripurna DPR.

Sebelum palu diketok, NasDem dan PPP meminta pengesahan UU MD3 ditunda karena dalam pembahasannya sarat dengan kepentingan pragmatis. Agenda sidang paripurna yang dipimpin Plt Ketua DPR Fadli Zon tersebut di antaranya adalah laporan hasil revisi Undang-Undang (UU) UU MD3.

"Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu agenda laporan hasil revisi UU MD3, bagaimana hadirin?" tanya Fadli dalam sidang paripurna, di Kompleks Parlemen, Senin (12/2/2018).

Akan tetapi Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate melakukan interupsi dan meminta sidang menunda pengesahan UU MD3. Alasannya, dia menilai subtansi-substansi yang berada dalam draf RUU MD3 terdapat muatan pragmatisme dan kepentingan politik.

"Untuk menjaga marwah DPR demi menjaga reputasi kita, fraksi-fraksi terkait diminta untuk sepakat di rapat paripurna ini menunda keputusan revisi UU MD3. Kami tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dan implikasi perluasan UU ini terhadap tata kelola dan pelaksanaan tugas menuju DPR atau parlemen yang modern,” ujar Jhonny.

Pernyataan yang sama disampaikan anggota Fraksi PPP Asrul Sani. Setelah mendengar paparan Jhonny, Arsul langsung menyatakan sependapat dengan politikus Nasdem tersebut.

“Perlu kami garis bawahi apa yang sudah disampaikan rekan Fraksi Partai NasDem maka kami juga mengamini apa yang sudah disampiakan agar menunda pengesahan,” ujar Asrul.

Salah satu klausul yang ditolak dalam revisi UU MD3 tersebut adalah penambahan kursi pimpinan MPR. Menurut Asrul, penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR telah melanggar hak konstitusional.

"Pengisian Wakil Ketua MPR tambahan rumusan pasal yang ada telah melanggar hak konstitusional. Karena kita semua tahu bahwa di MPR tidak hanya fraksi yang sama dengan yang di DPR tapi juga ada unsur DPD," kata Asrul.

Seusai interupsi, Fraksi Partai NasDem dan PPP menyatakan sikap untuk keluar dari ruangan (walkout) karena permohonannya tidak diterima.

Berita Terkait

Berita Terkini

GEMBIRA, Rahasia Kak Seto Bisa Parkour di Usia 70 Tahun

Di usia nyaris 70 tahun, Kak Seto masih sanggup parkour.

Resmi! KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos TWK dan dinonaktifkan KPK.

Ganjar Perkirakan Kasus Covid-19 di Jateng Bakal Naik Seusai Lebaran

Seluruh kepala daerah tidak boleh lengah, meski pun kasus Covid-19 di Jateng tengah mengalami tren menurun.

Memoles Perhiasan Lama Terlihat Gilap Seperti Baru, Catat Tipsnya!

Memoles Perhiasan Lama Tampak Gilap Seperti Baru

Keracunan Massal Karangpandan: 29 Orang Masih Dirawat Di RS Dan Puskesmas

Sebanyak 29 orang dari total 55 korban keracunan massal Puntukringin, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, masih dirawat di RS dan puskesmas

Wisatawan Luar Daerah Boleh Piknik ke Objek Wisata Klaten Saat Lebaran 2021

Pemkab Klaten tidak membatasi daerah asal pengunjung yang ingin datang ke objek wisata di wilayah Kabupaten Bersinar saat Lebaran 2021.

Pemudik Ini Tiba-Tiba Kesurupan saat Dihentikan Petugas di Pos Penyekatan

Dalam video itu terlihat seseorang yang memakai ikat batik berteriak sambil melakukan gerakan tak biasa.

Mengenal Prepekan, Tradisi Berbelanja Jelang Lebaran di Pasar Tradisional

Dalam tradisi menjelang Lebaran di wilayah Sragen ada istilah yang dikenal dengan sebutan prepekan. Tradisi prepekan itu adalah tradisi orang Jawa berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran.

Plosorejo Karanganyar Sempat Masuk Zona Merah Covid-19, Ternyata Klaster Ini Penyebabnya

Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Karanganyar, sempat masuk zona merah risiko Covid-19 karena ada satu klaster dengan 18 kasus positif.

Ini Kriteria Botol Air Minum Kemasan yang Aman dan Sehat

Sebagai pembeli kita harus jeli memperhatikan kualitas botol air minum kemasan.

Zona Merah dan Oranye Dilarang Gelar Salat Id Berjemaah, Ini 12 Daerah Zona Merah di Indonesia

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan setiap kegiatan ibadah seperti salat tarawih, salat id, zakat, khutbah, dan iktikaf dilarang digelar di zona merah dan zona oranye.

Seorang TKW asal Bantul Meninggal di Taiwan, Disnakertrans Upayakan Pemulangan Jenazah

Disnakertrans Bantul berupaya memulangkan jenazah TKW yang meninggal di Taiwan.