Tutup Iklan

UU Ciptaker Harus Direvisi, Apindo: Gak Ngaruh ke Dunia Usaha

Hariyadi menegaskan, seluruh ketentuan dan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang sudah ditetapkan masih berlaku sembari tenggat revisi dipenuhi hingga dua tahun ke depan.

 Hariyadi Sukamdani (Foto: matanews.com)

SOLOPOS.COM - Hariyadi Sukamdani (Foto: matanews.com)

Solopos.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berdampak langsung pada dunia usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan putusan MK itu menyasar pada muatan formal yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Tetapi terhadap materi tidak ada keberatan, tidak ada keputusan yang mencabut, UU Ciptaker ini direvisi 2 tahun untuk membereskan yang dianggap mungkin kurang tepat. Itu yang harus diperbaiki tetapi tidak mengubah substansi,” kata Hariyadi saat memberi keterangan pers di Kantor Apindo, Kamis (25/11/2021).

Dengan demikian, Hariyadi menegaskan, seluruh ketentuan dan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang sudah ditetapkan masih berlaku sembari tenggat revisi dipenuhi hingga dua tahun ke depan.

Misalkan, dia memastikan, ketetapan upah minimum provinsi atau UMP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tetap berlaku.

Baca Juga: Thok!! MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945 

“Dampaknya untuk kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia rasanya tidak ada, belum ada dampak yang serius karena ini memang diminta untuk direvisi dan tidak dibatalkan materinya,” tuturnya seperti dikutip Bisnis.

MK menyatakan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

MK juga menyatakan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan.

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 [dua] tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen,” tutur Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan amar putusan, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: Peserta Aksi Demo di Bundaran Kartasura Sebut Ada Penyusup Rebut Mobil Komando Sebelum Ricuh 

Selanjutnya, amar putusan menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan undang-undang, maka undang-undang atau pasal-lasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja, harus dinyatakan berlaku kembali.

Amar putusan uji formil dan materiil juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.


Berita Terkait

Berita Terkini

Sejarah Hari Ini : 1 Desember 1941, Jepang Putuskan Perang Lawan AS

Keputusan Jepang berperang melawan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II menjadi salah satu peristiwa yang terangkum dalam Sejarah Hari Ini, 1 Desember.

Catat! Objek wisata Kawasan Gunung Rinjani Tutup Sampai Maret 2022

Objek wisata alam di kawasan Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ditutup dari 29 November 2021 sampai 31 Maret 2022.

Jambret Dibekuk Berkat Aksi Berani Pemotor Nabrak dari Belakang

Pengendara sepeda motor itu menabrak kendaraan kedua pelaku yang baru saja merampas handphone milik seorang pelajar yang berjalan ke sekolah.

Tragedi Bekasi: Dendam lalu Memutilasi Teman Jadi 10 Bagian

Kepolisian mengungkapkan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang pria berinisial RS yang jasadnya dibuang di Kabupaten Bekasi, bermotif dendam.

Peredaran Sabu-Sabu 100 Kilogram Digagalkan Polda Aceh

Peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan berat mencapai 100 kilogram digagalkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.

Sopir Melawan Arus di Tol Alami Demensia, Ini Penjelasannya

Demensia disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak.

Jadi Tersangka, Sopir Pikun yang Melawan Arah di Tol Tak Ditahan

Sopir Mercy tersebut tidak ditahan dikarenakan yang bersangkutan mengidap demensia atau penurunan daya ingat alias pikun.

Korban Penembakan Ipda OS di Exit Tol Bintaro Mengaku Wartawan

Namun, Zulpan belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai pengakuan korban soal status wartawan tersebut.

Terbelit Utang, Keluarga Polisi Diusir Puluhan Preman

Pengusiran yang terjadi pada awal Oktober 2021 itu membuat R dan keluarganya harus berpindah-pindah tempat tinggal.

Melindungi Orang yang Terancam, Polisi Tembak Mati Pengganggu

Satu orang yang ditembak bernama Poltak Pasaribu meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Kramat Jati, Minggu (28/11/2021) sedangkan satu lainnya menderita luka dan dalam perawatan.

Dinilai Luwes, Partai Nasdem Masuk 3 Besar Parpol

Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting menunjukkan Partai Nasdem berhasil masuk ke barisan tiga besar partai politik di Tanah Air dengan elektabilitas mencapai 9,3 persen.

Giliran Mahasiswi Unsri Ngaku Dilecehkan Dosen Skripsi

Selain korban DR tersebut, Masnoni membenarkan ada dua orang mahasiswi lain yang menjadi korban pelecehan seksual dari oknum dosen di kampusnya.

Covid-19 Reda, Kepuasan Publik kepada Jokowi Meningkat

Menurut dia, naiknya tingkat kepuasan menunjukkan kebijakan pengendalian Covid-19 yang dipilih pemerintah efektif dalam menekan lonjakan kasus serta berdampak pada pelonggaran kegiatan ekonomi masyarakat.

Undang Erick Thohir Jadi Pembicara, PPP Yakin Berjaya di 2024

Menteri BUMN itu mengarahkan para kader-kader PPP harus berjuang keras dan selalu dekat dengan masyarakat.

Begini Skenario Pemberangkatan Jamaah Umrah oleh Kemenag

Skenario penyelenggaraan umrah itu disusun dengan kementerian/lembaga terkait serta asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yang di dalamnya memuat teknis sebelum keberangkatan, setiba di Arab Saudi, hingga setibanya di Tanah Air.

Pertaruhan Profesionalitas Polri di Misteri Kasus Pembunuhan Subang

Lebih dari 100 hari sejak ditemukan tewas terbunuh, siapa penghilang nyawa ibu-anak di Subang itu masih misterius, apalagi motifnya.