UU Cipta Kerja Bermasalah, Jokowi Jamin Investasi Tetap Aman

Presiden Jokowi menegaskan putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku.

 Anggota Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Kamis (28/10/2021). Mereka mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh serta menuntut kenaikan upah tahun 2022 sebesar 10%. (Antara/Asep Fathulrahman)

SOLOPOS.COM - Anggota Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Kamis (28/10/2021). Mereka mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh serta menuntut kenaikan upah tahun 2022 sebesar 10%. (Antara/Asep Fathulrahman)

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selambat-lambatnya dua tahun karena menyalahi UUD 1945.

“Saya pastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, seperti dikutip Antara.

PromosiSerang Koloni Monyet Denmark 1958, Monkeypox Berevolusi Infeksi Manusia

Presiden Jokowi menegaskan putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga peraturannya, sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang batal.

Presiden menghormati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan akan melaksanakan putusan itu. Jokowi telah memerintahkan seluruh menteri koordinator untuk menindaklanjuti putusan MK secepat-cepatnya.

“MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” kata Presiden.

Baca Juga: Putusan MK tentang UUCK Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat 

Presiden juga menjamin agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi akan terus berjalan. Ia mengatakan akan memimpin langsung upaya-upaya untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan untuk kemudahan investasi dan berusaha.

“Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural di deregulasi dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan,” ujar Presiden Jokowi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Apa yang dianggap inkonstitusional menjadi konstitusional maka DPR akan menjalankan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami akan merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011, untuk menormalkan frase Omnibus Law sehingga UU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi konstitusional,” kata Firman dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Firman mengatakan dalam salah satu amar putusan MK tersebut disebutkan bahwa UU Ciptaker dianggap inkonstitusional karena Indonesia tidak mengenal Omnibus Law.

Dia mengatakan dirinya sebagai salah satu orang yang membahas UU tersebut di DPR tidak pernah ada frasa Omnibus Law dalam UU Ciptaker.

Gagasan Ahli

“Omnibus Law itu gagasan para ahli saat diskusi di Baleg untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih regulasi sehingga menyebabkan pembangunan tidak berjalan. Namun putusan MK ini harus dijalankan,” ujarnya.

Firman mengatakan pasca-putusan MK, DPR RI akan merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011 dan sebaiknya pemerintah menyesuaikan amar putusan dengan menyempurnakan redaksionalnya.

Menurut dia, revisi UU 12 Tahun 2011 akan diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022 sehingga norma Omnibus Law dapat dinormakan dalam UU tersebut.

“Baleg akan menggelar Rapat Pimpinan dan akan diusulkan agar UU Nomor 12 Tahun 2011 masuk dalam Prolegnas sehingga norma Omnibus Law dapat dinormalkan dan UU Cipta Kerja menjadi konstitusional,” katanya.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hubungan Legislatif Atang Irawan mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi dan penyempurnaan Undang-undang Cipta Kerja seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Thok!! MK Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki Paling Lama 2 Tahun 

Putusan MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

“Artinya, pemerintah sebagai inisiator (pengusul) harus segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan pascaputusan MK dan tidak harus menunggu hingga dua tahun,” ujar Atang Irawan dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin.

Tujuannya, lanjut dia, agar tidak terjadi stagnasi dalam rangka pemulihan perekonomian melalui percepatan investasi dan penyederhanaan (simplikasi) peraturan yang sudah sangat obesitas serta menciptakan pelayanan yang tidak birokratis (debirokratisasi).

Sumber: Antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Aspal Meleleh, Krisis Iklim Perburuk Gelombang Panas India-Pakistan

Gelombang panas ekstrim menghantam India dan Pakistan dengan cuaca bertemperatur tinggi hingga 50 derajat celcius yang membuat aspal meleleh dan diprediksi bakal lebih buruk akibat krisis iklim.

Belum Ada Bintang Terang, Aja Kesusu…

Frasa ”aja kesusu” atau jangan terburu-buru yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/5/2022), adalah pesan yang berlaku umum, namun juga bisa ditafsirkan lebih sempit sesuai konteks dan ruangnya.

Andika Perkasa Muncul dalam Bursa Capres NasDem

Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Rahmat Gobel masuk dalam bursa capres Partai NasDem.

Profil Ketua MK Anwar Usman, Adik Ipar Baru Presiden Jokowi

Ketua MK Anwar Usman resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi setelah menikahi Idayati di Solo, Kamis (26/5/2022).

Memprihatinkan, Belum Banyak Mahasiswa Hukum Baca Putusan Peradilan

Cukup memprihatinkan, mahasiswa Fakultas Hukum saat ini tidak tertarik untuk membaca putusan-putusan hukum semisal putusan MK terkait dengan persoalan KPK.

Mengundang Bencana di Tanah Bencana

Ekspansi industri dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, menicayakan krisis lingkungan berupa tanah ambles dan banjir atau rob.

Temui Presiden dalam GPDRR di Bali, Save The Children Suarakan Aspirasi

Presiden Joko Widodo menyambangi Rumah Resiliensi Indonesia (RRI) sebagai bagian dari Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.

Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Pernah Main Film, Ini Judulnya

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman yang menikahi adik Jokowi, Idayati, ternyata pernah bermain film. Apa judulnya?

Kembalinya Sentralisasi

Penunjukan dan pengangkatan para penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023 dengan masa jabatan setahun hingga lebih dari dua tahun sama saja dengan mengembalikan sentralisasi pemerintahan.

Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Pernah Jadi Guru Honorer

Nikahi adik Jokowi, Idayati, ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, ternyata pernah menjadi guru honorer.

Biodata Anwar Usman, Ketua MK yang Nikahi Adik Jokowi Hari Ini

Ini dia biodata atau profil dari Anwar Usman, Ketua MK yang menikahi adik Jokowi, Idayati hari ini, Kamis, 26 Mei 2022.

Dinilai Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dapat Pujian dari PBB

Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan Covid-19 sehingga perhelatan forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022.

Kisah Nokia yang Hilang dan DPD yang Merasa Dibedakan

Saat Apple membukukan keuntungan US$123,9 miliar atau setara Rp1,779 triliun per Desember 2021, Nokia justru mulai dilupakan.

Sejarah Hari Ini: 26 Mei 1889 Menara Eiffel Dinaiki Pengunjung

Beragam peristiwa bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi dari tahun ke tahun pada 26 Mei.

Ada Beasiswa S2 di China dari Luhut dan LPDP, Begini Persyaratannya

Untuk teknis pelaksanaan program beasiswa tersebut, Menteri Luhut bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).