Tutup Iklan

Utang Tersembunyi Indonesia dari China Rp488 T? Ini Tanggapan Kemenkeu

Lembaga riset Amerika Serikat (AS) AidData mengungkap Indonesia menumpuk utang dari China hingga total senilai USD34,38 miliar, atau setara Rp488,9 triliun.

 Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

Solopos.com, JAKARTA — Lembaga riset Amerika Serikat (AS) AidData mengungkap Indonesia menumpuk utang dari China hingga total senilai USD34,38 miliar, atau setara Rp488,9 triliun dengan kurs saat ini.

Laporan itu mengkaji jumlah penyaluran pembiayaan China kepada sejumlah negara berkembang melalui berbagai proyek selama kurun waktu 2000-2017. Indonesia disebut ada di posisi lima sebagai negara penerima utang terbanyak dari China.

Menanggapi laporan tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo coba menjelaskan utang tersembunyi dari China tersebut dari sudut pandang Pemerintah.

“Agar tdk simpang siur dan terang, kami jelaskan duduk soalnya. Informasi yg disampaikan kurang tepat dan rawan digoreng hingga gosong. Itu bukan utang Pemerintah tapi dikait-kaitkan,” cuit Prastowo melalui akun Twitter @prastow, Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Presiden Apresiasi Transformasi BUMN, Begini Respons Erick Thohir

Dia mengklarifikasi, hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tidak dilaporkan atau disembunyikan. “Melainkan utang nonpemerintah tapi jika wanprestasi berisiko nyrempet pemerintah. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi,” serunya.

Prastowo menjabarkan utang Indonesia tersebut dihasilkan dari skema Business to Business (B2B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle, perusahaan patungan, dan swasta. Dalam konteks ini, ia menyebut utang BUMN tidak tercatat sebagai utang dan bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah.

“Demikian juga utang oleh perusahaan patungan dan swasta tidak masuk dalam wewenang Pemerintah, sehingga jika pihak-pihak tersebut menerima pinjaman, maka pinjaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka,” cuitnya.

Baca Juga: Wow, Neraca Perdagangan RI Surplus 17 Bulan Beruntun!

Transparansi Publik

Menurut dia, bentuk transparansi utang pemerintah tergambarkan lewat proses Penarikan Utang Luar Negeri (ULN) yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, dan swasta gabg tercatat dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Dokumen itu lantas disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan.

“Berdasarkan data SULNI per akhir Juli 2021, total ULN Indonesia dari Cina sebesar USD 21,12 miliar, terdiri dari utang yang dikelola Pemerintah sebesar USD 1,66 miliar (0,8% dari total ULN Pemerintah), serta utang BUMN dan swasta dengan total mencapai USD 19,46 miliar,” jelas Prastowo dalam cuitannya.

“Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, tidak tepat jika terdapat ULN [termasuk pinjaman Cina] yang dikategorikan sebagai “hidden debt”. Semua ULN yang masuk ke Indonesia tercatat dalam SULNI dan informasinya dapat diakses oleh publik. Tak ada yg disembunyikan atau sembunyi-sembunyi,” tegasnya.

Baca juga: Beroperasi Agustus 2022, LRT Jabodebek Melaju Tanpa Masinis

Sementara terkait utang BUMN yang dijamin, Prastowo melanjutkan, ini dianggap kewajiban kontinjensi pemerintah yang tidak akan menjadi beban yang harus dibayarkan pemerintah, sepanjang mitigasi risiko default dijalankan.

Kewajiban kontinjensi dijelaskannya memiliki batasan maksimal penjaminan oleh pemerintah. Batas maksimal pemberian penjaminan baru terhadap proyek infrastruktur yang diusulkan memperoleh jaminan pada 2020-2024 sebesar 6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) 2024.

“Dengan tata kelola seperti ini, mitigasi risiko dilakukan sedini mungkin dan tdk akan menjadi beban pemerintah, apalagi beban yg tak terbayarkan. Jadi sekali lagi, tak perlu dikhawatirkan sepanjang dikaitkan dengan pemerintah,” ujarnya.


Berita Terkait

Espos Plus

Mengenal Prawirodigdoyo, Sosok Penunggang Kuda di Simpang 4 Karanggede

+ PLUS Mengenal Prawirodigdoyo, Sosok Penunggang Kuda di Simpang 4 Karanggede

Kebanyakan warga salah kaprah dengan menganggap patung penunggang kuda di simpang empat Karanggede Boyolali adalah Pangeran Diponegoro, padahal sosok penunggang kuda itu adalah Raden Tumenggung Prawirodigdoyo.

Berita Terkini

Perusahaan AMDK Tolak Mentah-Mentah Pasang Label BPA di Galon Isi Ulang

Asosiasi Perusahaan AMDK menyebut belum ada bukti saintifik yang menunjukkan bahaya penggunaan galon isi ulang dalam jangka panjang terhadap kesehatan.

880 Juta Galon Isi Ulang Terancam Punah, Ini Penyebabnya

Revisi Peraturan BPOM ini secara tidak langsung mendorong pelaku usaha beralih dari galon isi ulang ke produk sekali pakai.

Kesejahteraan Petani Sawit Jadi Bahasan Penting di Pertemuan CPOPC 2021

Salah satu visi utama CPOPC adalah untuk menyejahterakan hidup dari jutaan petani kelapa sawit di berbagai negara produsen minyak sawit di seluruh dunia.

Ekspedisi Ekonomi Digital 2021 Solopos Dimulai, Tim Dilepas Sekda Solo

Perjalanan Tim Ekspedisi Ekonomi Digitla 2021 Solopos dimulai hari ini dari Balai Kota Solo menuju Kabupaten Semarang, Salatiga, hingga Jakarta. Tim akan memotret perembangan ekonomi digital di daerah yang disinggahi.

Ini Strategi Menteri BUMN Erick Thohir Dukung Kreator Lokal Mendunia

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyiapkan empat program atau platform mendukung kreator lokal lebih berkembang dan mendunia.

Berhadiah Motor Sport, Ini Syarat Daftar Lomba Foto Astra 2021

Astra menggelar Lomba Foto Astra 2021 dan Anugerah Pewarta Astra 2021 yang berhadiah mulai dari smartwatch hingga sepedamotor sport.

Galon Isi Ulang Terancam Punah, Apa Dampaknya Bagi Industri Minuman?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bakal mewajibkan galon isi ulang atau galon guna ulang (GGU) mencamtumkan label mengandung Bisfenol A (BPA).

Cukai Naik pada 2022, Pekerja Industri Rokok Waswas Kena PHK

Para pekerja pelinting dari industri sigaret kretek tangan (SKT) meminta pemerintah agar melindungi segmen padat karya yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Ekspedisi Ekonomi Digital 2021, 6 Hari Tim Solopos Jejalahi 5 Kota

Solopos Media Group menggelar program peliputan khusus Ekspedisi Ekonomi Digital 2021 dengan tema Transformasi Digital untuk Pemerataan Ekonomi.

Lebihi Target 2021, UMKM Pengguna QRIS Capai 13 Juta

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengguna QRIS telah mencapai 13 juta merchant hingga November dan telah melebihi target 2021.

4 Tren di Tahun 2021 Ini, Bisa Bikin Kamu Tambah Cuan

Tahun 2021 banyak tren edukatif mengenai finansial, yang membuat kita jadi semakin produktif, hemat, dan cerdas dalam mengelola keuangan.

Peningkatan Mobilitas di DIY Cukup Tinggi, Inflasi Tetap Terkendali

Inflasi DIY mengalami peningkatan pada November 2021, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

Bantu Angkat Nilai Tambah, Supernova Digipack Sasar UMKM

Supernova Digipack yang sudah berpengalaman di bidang produksi kemasan selama 30 tahun ini menawarkan kemudahan pengemasan produk dengan sasaran khusus kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Konversi Kompor Induksi, Masyarakat Perlu Payung Hukum dan Insentif

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan untuk menyukseskan program konversi ke kompor induksi harus menyiapkan terlebih dahulu payung hukumnya.

Konversi Kompor Induksi, PLN Sebut Bisa Hemat Uang Negara Rp27 Triliun

PT PLN memproyeksikan program konversi elpiji ke kompor listrik untuk 30 juta penerima manfaat selama empat tahun dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp27,3 triliun.

Kunci Sukses Making Indonesia 4.0 Butuh Lima Aspek Teknologi, Apa Saja?

Pada kuartal III-2021, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy), meski pada saat itu sedang diterapkan pembatasan kegiatan ekonomi dan masyarakat.