Utang Indonesia Diprediksi Melesat ke Rp4.420 Triliun

Utang Indonesia Diprediksi Melesat ke Rp4.420 Triliun

SOLOPOS.COM - Ilustrasi nilai tukar rupiah. (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)

Pakar memprediksi utang pemerintah diperkirakan akan bertambah lebih dari Rp 420 triliun.

Solopos.com, JAKARTA – Utang pemerintah pusat diprediksi akan mencapai Rp 4.420 triliun pada akhir 2018. Angka ini meningkat dari posisi utang pemerintah hingga 31 Januari 2018 yang sebesar Rp 3.958,66 triliun.

Pengamat Ekonomi Institute fo Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, sepanjang 2018, utang pemerintah diperkirakan akan bertambah lebih dari Rp 420 triliun.

"Di 2018, jumlah utang diprediksi akan bertambah hingga Rp 420 triliun sehingga total utang pemerintah pada akhir Desember 2018 bisa tembus Rp 4.420 triliun," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (25/2/2018).?

Menurut Bhima, jika utang perkiraannya benar, maka porsi utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik menjadi 30,5 persen dari posisi di akhir Januari yang sebesar 29,1 persen terhadap PDB.

"Ini setara 30,5 persen terhadap PDB. Batas yang dianggap lampu kuning oleh IMF bagi negara berkembang," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan total utang pemerintah pusat per 31 Januari 2018 mencapai Rp 3.958,66 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp 19,96 triliun dari posisi utang di Desember 2017 yang sebesar Rp 3.938,7 triliun.

Posisi utang pemerintah tersebut tercatat sebesar 29,1 persen terhadap PDB. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, level tersebut masih berada pada kondisi aman.

?Data Kemenkeu menyatakan, utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 752,38 triliun atau sekitar 19 persen dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.206,28 triliun atau 81 persen.

Pinjaman sendiri terdiri dari dua bagian yaitu pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman luar negeri mencapai Rp 746,64 triliun atau 18,9 persen, yang terdiri dari bilataral Rp 318,81 triliun atau 8,1 persen, multilateral Rp 384,07 triliun atau 9,7 persen, komersial Rp 42,59 triliun atau 1,1 persen, dan suppliers Rp 1,17 triliun. Sedangkan untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,74 triliun atau 0,1 persen.

Sementara utang pemerintah dari penerbitan SBN terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.330,65 triliun atau 58,9 persen dan denominasi valas sebesar Rp 875,65 triliun atau 22,1 persen.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai membayar tunggakan penyaluran subsidi BBM, listrik, dan pupuk kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Pupuk Indonesia Tbk. Tunggakan tersebut diharapkan bisa selesai pada 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengakui, selama ini pemerintah memang memiliki tunggakan untuk penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan pupuk. Namun, tunggakan tersebut akan mulai dicicil pada semester I tahun ini.

"Betul ada tunggakan subsidi BBM dan listrik. Kita akan menyelesaikan sebagian di semester I-2018. Bukan hanya Pertamina dan PLN, tapi juga pupuk. Dengan kita mulai melunasi sebagian di 2018 dan 2019, itu bisa selesai," ?ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada 20 Februari 2018.

Menurut Askolani, pembayaran tunggakan tersebut akan dilakukan sesuai dengan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari audit tersebut, akan diketahui berapa besaran kekurangan pembayaran subsidi yang jadi utang pemerintah terhadap BUMN-BUMN tersebut.

"Terhadap tagihan 2017, finalnya itu hasil audit. Kita memang tiap tahun tidak bisa membayar subsidi itu kalau belum audit. Nanti akan ketahuan berapa kekurangan subsidi itu baik 2017 atau 2018 yang akan jalan. Kita akan bisa melunasi kewajiban dalam waktu 1-2 tahun setelai itu," kata dia.

Sementara untuk besaran tunggakan subsidi yang ditanggung pemerintah pada tahun ini, Askolani menyatakan, hal tersebut belum bisa dipastikan. Sebab, besaran tunggakan tersebut baru akan diketahui setelah ada realisasi penyaluran BBM atau listrik oleh BUMN yang bersangkutan.

"Realisasi subsidi sampai Januari belum ada realisasi subsidi. Mekanismenya yang berlaku di PLN dan Pertamina, mereka lakukan dulu distribusi untuk subsidi BBM dan listrik," tandas Askolani.

Berita Terkait

Berita Terkini

Masjid Istiqlal Batal Gelar Salat Id

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar, mengatakan pilihan membatasi jemaah tak bisa dilakukan sebab kapasitas maksimal masjid 250.000 orang dan 10 Persen dari jumlah itu masih terlalu banyak.

Antisipasi Keramaian, Pemkot Solo Swab Acak Pengunjung di 3 Mal

Pemerintah Kota Solo melakukan swab acak kepada pengunjung dan pegawai di tiga mal Kota Solo pada Senin (10/5/2021) sore.

GEMBIRA, Rahasia Kak Seto Bisa Parkour di Usia 70 Tahun

Di usia nyaris 70 tahun, Kak Seto masih sanggup parkour.

Resmi! KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos TWK dan dinonaktifkan KPK.

Ganjar Perkirakan Kasus Covid-19 di Jateng Bakal Naik Seusai Lebaran

Seluruh kepala daerah tidak boleh lengah, meski pun kasus Covid-19 di Jateng tengah mengalami tren menurun.

Memoles Perhiasan Lama Terlihat Gilap Seperti Baru, Catat Tipsnya!

Memoles Perhiasan Lama Tampak Gilap Seperti Baru

Keracunan Massal Karangpandan: 29 Orang Masih Dirawat Di RS Dan Puskesmas

Sebanyak 29 orang dari total 55 korban keracunan massal Puntukringin, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, masih dirawat di RS dan puskesmas

Wisatawan Luar Daerah Boleh Piknik ke Objek Wisata Klaten Saat Lebaran 2021

Pemkab Klaten tidak membatasi daerah asal pengunjung yang ingin datang ke objek wisata di wilayah Kabupaten Bersinar saat Lebaran 2021.

Pemudik Ini Tiba-Tiba Kesurupan saat Dihentikan Petugas di Pos Penyekatan

Dalam video itu terlihat seseorang yang memakai ikat batik berteriak sambil melakukan gerakan tak biasa.

Mengenal Prepekan, Tradisi Berbelanja Jelang Lebaran di Pasar Tradisional

Dalam tradisi menjelang Lebaran di wilayah Sragen ada istilah yang dikenal dengan sebutan prepekan. Tradisi prepekan itu adalah tradisi orang Jawa berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran.

Plosorejo Karanganyar Sempat Masuk Zona Merah Covid-19, Ternyata Klaster Ini Penyebabnya

Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Karanganyar, sempat masuk zona merah risiko Covid-19 karena ada satu klaster dengan 18 kasus positif.

Ini Kriteria Botol Air Minum Kemasan yang Aman dan Sehat

Sebagai pembeli kita harus jeli memperhatikan kualitas botol air minum kemasan.