Utamakan dialog untuk tuntaskan masalah

Bumi Papua kembali bergolak. Sejumlah kejadian yang menimbulkan korban nyawa melayang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Tercatat dalam bulan ini, hanya dalam kurun waktu dua minggu delapan jiwa melayang.

Korban tewas itu tidak hanya dari warga sipil semata tetapi juga dari aparat. Terakhir Kapolsek Puncak Jaya, Papua, AKP Dominggus Oktavianus Awes, ditembak pada Senin (24/10).

Promosi Piala Dunia 2026 dan Memori Indah Hindia Belanda

Sebelumnya, pada Senin 10 Oktober terjadi penembakan, satu orang tewas. Kemudian, Jumat 14 Oktober kembali terjadi penembakan terhadap karyawan PT Freeport. Tiga orang tewas dalam kejadian itu, salah satunya adalah warga Sleman.
Selanjutnya pada Jumat 21 Oktober juga terjadi penembakan di Abepura, Timika. Tiga orang tewas dalam kasus ini.

Kekerasan yang terus terjadi di Papua disinyalir akibat penyimpangan dana otonomi khusus (otsus) yang memang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Papua. Tak tanggung-tanggung dana otsus yang diberikan berjumlah Rp28,84 triliun.

Dana itu diberikan Pemerintah Pusat sejak 2002 sampai 2010 lalu. Bahkan pada 2012 mendatang dana otonomi khusus itu bakal dinaikkan lagi. Pasalnya, DPR dan pemerintah, telah menyetujui alokasi dana otsus untuk Provinsi Papua Rp3,83 triliun dan Papua Barat sebesar Rp1,64 triliun. Tak hanya itu dana tambahan infrastruktur untuk Papua sejumlah Rp571,4 miliar dan Papua Barat Rp428,6 miliar juga akan digelontorkan.

Dengan penambahan itu berarti ada kenaikan 23% dibanding 2011 dana untuk Papua. Pada 2011 dana untuk Provinsi Papua Rp3,10 triliun dan Papua Barat Rp1,33 triliun.

Sayangnya, dana yang sebegitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sebagian besar warga Papua, terutama yang tinggal di pedalaman tidak bisa merasakan dampak langsung daru dana otonomi khusus tersebut. Akibatnya, kesejangan sosial terjadi karena dana yang salah sasaran tersebut.

Penyimpangan dana otonomi khusus itu bisa terjadi diduga karena selama ini tidak adanya pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana tersebut.

Pemerintah Pusat harus bertindak cepat. Tidak hanya dari sisi keamanan semata, dengan terus menambah pasukan ke Papua yang dilakukan, soal dana juga harus mendapatkan perhatian.

Penambahan alokasi anggaran tanpa disertai dengan kontrol dan evaluasi, nyatanya hingga kini kasus kekerasan masih saja terjadi di Papua. Penambahan dana dari tahun ke tahun toh juga belum bisa mengurangi kemiskinan dan kesejangan di Papua.

Penambahan pasukan dari kepolisian juga bukan solusi yang tepat. Harusnya pemerintah bisa mengambil contoh kasus di Aceh. Kekerasan yang terjadi selama puluhan tahun, akhirnya bisa diselesaikan dengan jalan dialog.

Memang Aceh dan Papua kasusnya berbeda. Tetapi dengan dialog antara Pemerintah Pusat, daerah maupun yang sedang bertikai, permasalahan yang terjadi akan bisa diselesaikan.