Usung 3 Konsep Besar, Kawasan Aerotropolis YIA Disebut Lebih Ramah Pertanian

Solopos.com, KULONPROGO — Wilayah yang ada di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) akan dikembangkan sebagai kawasan aerotropolis. Setidaknya ada empat kecamatan atau kapanewon di Kabupaten Kulonprogo yang masuk pengembangan kawasan ini.

Pengembangan kawasan aerotropolis di sekitar YIA menggandeng konsultan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Pihak JICA telah menyelesaikan kajian pengembangan dengan merilis beberapa program prioritas seperti smart agricultur, smart tourism, dan sirkular ekonomi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah Bappeda Kulonprogo, Ika Yonita, mengatakan wilayah yang masuk dalam radius 30 kilometer dari titik runaway bandara masuk dalam kawasan Pengembangan aerotropolis seperti sebagian Kapanewon Kokap, sebagian Kapanewon Pengasih, sebagian Kapanewon Wates dan seluruh Kapanewon Temon.

“Konsep aerotropolis itu masih bisa didebat. Kalau mengacu pada literatur, aerotropolis itu adalah kawasan yang berkembang, karena ada aktivitas kebandaraan. Jadi dari titik runaway dalam radius 30 kilometer itu bisa masuk dalam kawasan aerotropolis. Kami memfokuskan empat kapanewon di sekitar YIA untuk dikembangkan dengan konsep aerotropolis,” kata Ika ditemui di kantornya pada Senin (20/3/2023).

Ika menambahkan pengembangan kawasan aerotropolis di sekitar YIA akan berbeda dengan aerotropolis di wilayah atau negara lain. Jelasnya, kondisi eksisting masyarakat Kulonprogo utamanya Temon lebih banyak bergerak di bidang pertanian.

“Kami tidak ingin menghilangkan dominasi terhadap pertanian. Tapi kami ingin mengangkatnya. Karena itu konsep besarnya bernama agro aetropolis. Tapi kemudian pertanian yang seperti apa? ya pertanian dengan komoditas nilai tinggi,” katanya.

Dari situ kemudian konsep smart agriculture diterapkan guna meningkatkan nilai komoditas. Smart agricultur akan mengarah pada penggunaan teknologi yang tepat guna dalam pertanian termasuk pemasaran seperti sistem pengairan otomatis. Dari hulu ke hilir, menurut Ika harus mendapat sentuhan teknologi sama halnya dengan smart tourism.

“Mulai dari ticketing hingga booking. Hal-hal yang futuristik seperti inilah yang direkomendasikan JICA,” ucapnya.

Sementara itu, konsep sirkular ekonomi akan menitikberatkan pada penggunaan sarana-prasarana yang dapat digunakan atau didaur ulang, sehingga tidak akan mengurangi perekonomian, bahkan justru memiliki nilai tambah.

Dia menuturkan JICA mengajak Pemerintah Daerah untuk memulai penerapan smart agricultur, smart tourism, dan sirkular ekonomi dari nol atau menjadikan aerotropolis di sekitar kawasan YIA sebagai pilot project utamanya karena mayoritas warga bekerja di sektor pertanian.

“Jadi bagaimana warga bisa mengolah sampah se-efesien dan se efektif mungkin. Pengolahan sampah juga advance. Di situlah konsep sirkular ekonomi maksud JICA. Harapan Ngarso Dalem itu jangan sampai kotanya berkembang atau maju, namun kumuh,” lanjutnya.

Ika menegaskan implementasi program prioritas dalam laporan akhir JICA tersebut harus dikawal tahapan dan implementasinya tiap tahun. Dengan alasan tersebut, Bappeda telah memasukkan pengembangan aerotropolis dalam program prioritas.

Dengan begitu setiap OPD terkait akan memiliki rencana strategis dan terukur setiap tahunnya. Hanya saja pengembangan tidak dapat dilakukan hanya oleh pihak Pemerintah Daerah saja, namun juga para investor.

“Kalau dari sisi Pemerintah Daerah itu sebenarnya kami bergerak dari sisi regulasi seperti RDTR [Rencana Detail Tata Ruang] sekitar kawasan YIA. Dalam RDTR itu kan sudah diatur pemanfaatan lahan. Lalu ada juga pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM [Sumber Daya Manusia] melalui program kegiatan,” kata dia.

Kata Ika, Bappeda Kulonprogo terus mengawal fungsi koordinasi dan perencanaan pengembangan aerotropolis. RDTR yang dirancang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulonprogo sudah selesai disusun dan telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tidak lama lagi Peraturan Kepala Daerah akan ditetapkan menyusul RDTR tersebut.