SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong>&nbsp;– Usulan untuk merevisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) kembali menguat. Desakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) revisi tanggal HPN beberapa waktu lalu kini direspons oleh Dewan Pers yang membuka dialog tentang hal tersebut hari ini, Rabu (18/4/2018).</p><p>Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari sudah sejak lama dinilai sebagai salah satu tradisi peninggalan Orde Baru di bidang pers yang masih dilaksanakan hingga kini. Beberapa organisasi profesi jurnalis pun mengusulkan untuk merevisi tanggal peringatan HPN tersebut.</p><p>Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan mengatakan, usulan perubahan tanggal HPN itu diajukan oleh AJI bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) setelah setidaknya melalui dua seminar yang khusus membahas soal itu.</p><p>&ldquo;Kami menilai peringatan HPN dengan memakai tanggal lahir satu organisasi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia [PWI], tidaklah tepat dan kurang strategis. Sebab, itu mengesankan HPN itu hanya milik organisasi wartawan itu saja. Faktor ini juga yang membuat sejumlah organisasi enggan terlibat dalam peringatan HPN,&rdquo; kata Abdul Manan, Selasa (17/4/2018) malam.</p><p>Menurut Manan, faktor lain yang tak kalah penting adalah soal pelaksanaannya. Seperti layaknya peringatan hari besar nasional, pelaksanaannya tentu saja perlu mencerminkan kondisi aktual dan tantangan kontemporer yang dihadapi pers Indonesia.</p><p>Misalnya, soal kebebasan pers yang masih terancam karena masih banyaknya Undang-undang yang bisa memenjarakan jurnalis yang terdapat dalam KUHP, dan juga UU ITE.</p><p>Tantangan lainnya adalah masalah kesejahteraan jurnalis yang masih dalam taraf memprihatinkan dan juga profesionalisme jurnalis yang masih jauh dari harapan. Juga soal media yang masih berjibaku dengan masalah ekonominya akibat turunnya media cetak dan belum ditemukannya model bisnis digital yang ideal.</p><p>&ldquo;Sebagai hari peringatan profesi jurnalis, seharusnya HPN membahas topik-topik yang sedang dialami media dan jurnalis. Tapi dalam kenyataan, HPN tak banyak membahas soal-soal penting itu,&rdquo; ujar Manan.</p><p>AJI juga menyoroti anggaran yang dipakai untuk peringatan HPN setiap tahun. Belum lagi soal banyaknya organisasi yang kemudian memakai acara HPN untuk minta uang ke Pemerintah dan berbagai pihak, dengan alasan untuk ikut HPN, yang itu tentu saja menodai profesi jurnalis. Sejumlah soal itulah yang berkontribusi besar terhadap munculnya ide untuk merevisi HPN.</p><p><strong>Pembahasan Perubahan HPN</strong></p><p>Dewan Pers mengadakan rapat terbatas pada Rabu ini di Sekretariat Dewan Pers, Jl Kebun Sirih, Jakarta Pusat, dengan agenda pembahasan awal usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional. Rapat terbatas tersebut mengundang seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.</p><p>&ldquo;Dalam rapat esok, kami akan menyampaikan apa saja alasan utama kami sehingga perlu mengusulkan perubahan tanggal peringatan HPN. Salah satunya adalah kelemahan dari tanggal HPN yang mendasarkan pada kelahiran satu organisasi wartawan, yaitu PWI. Selain faktor pelaksanaannya yang kami anggap kurang mencerminkan harapan komunitas pers dari sebuah acara nasional yang diperingati bersama. Kami juga akan sampaikan apa saja alternatif tanggalnya untuk menggantikan HPN yang selama ini diperingati setiap tanggal 9 Februari itu,&rdquo; beber Manan.</p><p>Idealnya, lanjut Manan, biaya pelaksanaan HPN harus ditanggung bersama. Kalau pun ada sokongan dari pihak luar, itu bukan menjadi sumber pendanaan utama. Ke depan perlu dipikirkan pelaksanaan HPN yang ditanggung bersama komunitas media dan organisasi jurnalis, dan kegiatannya juga tak harus mewah sehingga memakan biaya besar.</p><p>&ldquo;Sebaiknya substansi acara lebih diutamakan daripada kemasannya. Lebih baik HPN dilaksanakan secara sederhana dari pada bikin besar-besaran, tapi manfaatnya kurang dirasakan bagi komunitas media, jurnalis, dan publik. Masih banyak masalah fasilitas umum yang belum bagus dan harusnya lebih diprioritaskan diperbaiki dengan dana APBN/APBD daripada mengalokasikannya untuk peringatan HPN,&rdquo; pungkas Manan.</p>

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Ekspedisi Mudik 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya