SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berbincang dengan salah satu buruh penerima bantuan di halaman Kantor Dinkopnaker Boyolali, Jumat (1/5/2020). (Solopos/Bayu Jatmiko Adi)

Solopos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab polemik atas usulannya agar gaji aparatur sipil negara atau ASN dipotong hingga 50%. Ganjar menegaskan bukan persoalan besaran nominal atau persentase saat mengusulkan pemotongan gaji ASN kepada pemerintah pusat.

Usulan itu disampaikan Ganjar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kamis (30/4/2020) lalu. Di masa wabah penyakit ini, menurut Ganjar, salah satu kekuatan besar yang dimiliki negara ini dan mesti turun gunung adalah para ASN.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hand Sanitizer Bergambar Dirinya Dikecam, Bupati Klaten Anggap Kesalahan Kecil

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan merelokasi dan merealokasi anggaran untuk penanganan agar semakin banyak masyarakat diselamatkan. Bahkan di level provinsi, dialokasikan anggaran Rp2,2 triliun untuk mengurangi dampak pandemi.

Dia tak tahu pasti apakah dana sebesar itu mencukupi. Karena itu, dia mengusulkan agar gaji ASN dipotong hingga 50%.

"Saya khawatir, yang diprediksi Juni selesai, justru di Jateng baru sampai puncak. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Yuri dari Gugus Tugas, Semarang bisa jadi episentrum baru karena transmisi lokal telah terjadi," kata Ganjar pada Sabtu (2/5/2020).

Dampak Covid-19, Ribuan Angkutan Umum di Semarang Mangkrak

Ganjar mengemukakan semua pihak mesti turun tangan untuk menambal kemungkinan kekurangan dalam penanganan Covid-19. Dari sisi anggaran salah satunya karena untuk skala nasional dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

Anggaran Besar

Sebagai gambaran, untuk sekelas Jawa Tengah saja, Ganjar harus menyisir anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Ganjar menilai salah satu kekuatan yang bisa memberi kontribusi sangat besar pada sisi itu adalah ASN, jika gaji mereka dipotong 50%.

"Kemarin di Musrenbang saya usulkan agar ada pemotongan gaji atau pendapatan yang bisa kita berikan kepada rakyat. Nah bagaimana sensitivitas bisa kita berikan dalam kondisi seperti ini?" kata Ganjar.

Covid-19 Karyawan Sampoerna Sejak 14 April, Pemkot Surabaya Bantah Terlambat

Sebenarnya yang Ganjar harapkan jika gaji ASN dipotong adalah spirit berbagi saat negara dalam kondisi krisis, bukan soal 50% atau berapa pun.

Oleh karena itu, dalam Musrenbang tersebut, untuk pemotongan pendapatan Ganjar mengambil contoh ASN golongan tiga. Dengan penyebutan contoh tersebut, Ganjar berharap seluruh ASN apa pun golongan dan jabatannya terketuk untuk berempati.

#UndipKokJahatSih Trending, Ini Jawaban Undip Semarang Soal Kenaikan UKT

"Sebenarnya bukan soal golongannya, bukan persentasenya. Kalaulah soal gradual bisa dilakukan, dimulai saja dari pejabatnya dulu. Maka tadi ada yang nanya, gubernur berani tidak gajinya dipotong 85 persen. Maaf, untuk gaji tidak pernah saya ambil sejak 2013, saya kembalikan," kata Ganjar.

Bahkan Ganjar menegaskan jangankan sekadar gaji, seluruh pendapatnya pun siap dipotong untuk penanganan Covid-19. Usulan gaji yang dipotong itu bukan hanya ASN hingga 50%, tapi juga kepala daerah.

Pengunjung RS Siloam Lippo Village Wajib Rapid Test, Tapi Bayar Rp250.000

Potong Gaji Kepala Daerah

Asumsi Ganjar, jika seluruh kepala daerah sampai pusat punya komitmen seperti itu, maka akan ada energi positif pada penanganan Covid-19 dan diikuti jajarannya. Ganjar mengatakan dengan langkah demikian betapa banyak kebutuhan masyarakat yang bisa tercukupi.

"Ini untuk menunjukkan komitmen, tidak perlulah kita bicara 1 tahun, tapi 1 bulan, 2 atau 3 bulan itu sudah bagus kita untuk mengkontribusikan itu. Jika problem yang ada di masyarakat bisa di-insert dengan rasa kemanusiaan dan persatuan yang kita miliki, masyarakat bisa merasakan kita hadir."

Jual-Beli Kursus Kartu Pra Kerja Diprotes, Ruangguru Hapus Kelas Jurnalistik

Meski ada yang sepakat, Ganjar pun tidak memungkiri ada sebagian pihak yang menolak usulannya agar gaji ASN dipotong hingga 50% tersebut. Pemerintah pusat pun juga belum memberi tanggapan untuk hal itu.

Tapi, karena sebagai masukan, Ganjar berharap usulan itu dipertimbangkan betul-betul agar memicu semangat berempati dalam kondisi sulit.

 

"Empati intinya. Kita tunjukkan profesionalisme. Jangan lagi nanti bicara soal distribusi yang repot. Kan yang ngurus data kita, tugas dan kerjaan kita. Maka ayo tunjukkan itu. Kita tunjukkan bahwa ya kita profesional. Artinya sensitivitas ini mesti kita bangun sebagai anak-anak bangsa secara bersama-sama," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya